'Sekarang bukan era birokrat priyayi, tapi birokrat pelayan rakyat'

Birokrat diharapkan mengetahui kondisi langsung di masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi menyampaikan pujian terhadap kegiatan Jambore Reformasi Birokrasi. Dia mengatakan, kunci sukses Nawacita dari pemerintahan Jokowi terletak pada sumber daya aparatur pemerintahan di dalam birokrasi.

"Saya sepakat apapun yang jadi visi dan misi Nawacita dan pembangunan yang jika diimplementasikan, kuncinya tetap di birokrasi. Kalau birokrasinya jauh dari harapan masyarakat, itu semua tinggal dokumen dan sulit diwujudkan," kata Yuddy dalam sambutannya di hotel Millennium, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Selain birokrasi yang menjadi kunci sukses Nawacita, Yudi menekankan sebuah hal yang menjadi dasar tujuan dari birokrat pemerintahan, yakni dewasa ini bukan lagi ada pada era birokrat priyayi, melainkan era birokrat yang melayani rakyat.

"Sekarang ini bukan era birokrat priyayi, tapi birokrat pelayan rakyat yang turun ke bawah untuk melihat anak buahnya bekerja dan bersama dengan masyarakat mencoba mencari solusi atas masalah yang terjadi," terang Yuddy.

Yuddy pun menambahkan, pada era yang tidak lagi hanya dilayani rakyat ini akan membuat birokrat pelayan rakyat mengetahui persis kondisi yang ada sebenarnya.

"Atas hal itu birokrat pelayanan rakyat ini otomatis akan mengerahui kondisi yang dihadapi organisasinya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kemitraan untuk Pembaruan Pemerintahan melalui Program Reform the Reformers Continuation (RTRC-Kementrian) menggelar Jambore Reformasi Birokrasi yang berlangsung mulai hari ini, 3 Juni hingga 5 Juni 2015 di Hotel Millennium, Jakarta Pusat.

"Dalam forum jambore, RTRC-kemitraan akan mempresentasikan pengalaman di bidang reformasi birokrasi dengan menggandeng mitra dan berbagai pemangku kepentingan di daerah maupun pusat," kata Team Leader RTRC-kemitraan, Rizal Malik, Rabu (3/6).

Selain itu Rizal juga menyebutkan jika RTCT-Kemitraan menemukan gejala terjadinya pelambatan dalam proses reformasi birokrasi sejak setahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan perundangan di pusat dan daerah.

"Terjadinya tumpang tindih itu antara lain karena peraturan dan panduan program reformasi burokrasi di tingkat nasional cenderung disusun secara sentralistik," jelasnya.

Melalui Jambore Reformasi Birokrasi yang diharapkan bisa melahirkan pendekatan baru yang lebih komprehensif guna mengakomodasi apresiasi daerah dalam menjalankan tugasnya atay reformasi birokrasi.