Sekda Banten tidak tahu permintaan fee oleh DPRD ke PT BGD
Selama menjabat sebagai ketua TAPD belum ada realisasi dana untuk pembentukan Bank Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta mengaku tidak mengetahui soal permintaan uang oleh DPRD Banten kepada Ricky Tampinongkol, Direktur PT Banten Global Development (BGD) terkait pembentukan Bank Banten. Meski permintaan fee oleh anggota DPRD dilakukan saat dia menjabat sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"TAPD kan belum tentu harus tahu tentang hal seperti itu," kata Ranta usai diperiksa di Gedung KPK, Selasa (19/1).
Dia mengatakan baru mengetahui adanya permintaan jatah yang dilakukan oleh anggota DPRD Banten dari surat kabar.
"Saya tahu (permintaan uang) dari koran," lanjutnya.
Diakui Ranta, selama menjabat sebagai ketua TAPD belum ada realisasi dana untuk pembentukan Bank Banten. Termasuk penyertaan anggaran modal di tahun 2016.
"Katanya iya ada (penyertaan anggaran) tapi saya belum tahu berapa," pungkasnya.
Diketahui, Ricky Tampinongkol (RT)yang sekaligus Dirut PT Banten Global Development menjadi tersangka atas kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan menyuap dua anggota DPRD Banten.
Sebelumnya dalam Operasi Tangkap Tangan pada hari Selasa (1/12) lalu disebuah restoran di daerah Tangerang, KPK mengamankan delapan orang yang terdiri dari dua orang anggota DPRD Banten, satu pimpinan PT Banten Global Development, dua orang staf perusahaan, dan tiga orang supir. Selain itu KPK juga mengamankan sejumlah uang dengan pecahan Dollar Amerika dan Rupiah.
Dalam Operasi Tangkap Tangan KPK mengamankan uang pecahan 100 USD dengan total senilai 11.000 USD dan rupiah dengan total Rp 60 juta.
Baca juga:
Anggota DPRD Banten ramai-ramai serahkan uang suap ke KPK
Pulangkan sogokan ke KPK, anggota DPRD Banten diminta mundur
KPK masih dalami modus puluhan anggota DPRD Banten terima suap
KPK didesak umumkan nama anggota DPRD Banten yang kembalikan uang
Diperiksa KPK soal suap Bank Banten, Adde Rosi bungkam kepada media
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).