Sekjen PDIP Hasto Minta Polisi Tiru Jenderal Hoegeng, Bukan Jadi Parcok
Hasto mengatakan Pilkada Serentak 2024 dihancurkan oleh Partai Cokelat.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara sulitnya memperbaiki nasib demokrasi Indonesia bila sistem bernegara dihancurkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Hasto mulanya menampilkan video seorang influencer pada akun Nas Daily di YouTube. Di sana, digambarkan bahwa demokrasi itu seperti pesawat di mana seluruh elemen harus utuh agar pesawat bisa selamat sampai tujuan.
Hasto lalu mengaitkan fenomena demokrasi di ambang kehancuran melihat Pilkada Serentak 2024 yang praktiknya dihancurkan oleh Partai Cokelat (Parcok), merujuk pada seragam anggota Polri.
"PDI Perjuangan, di dalam Pilkada Serentak ini, ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi harus digerakan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi." Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Gedung PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12).
"Dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," sambungnya.
Karena itu, Hasto mengajak Polri menjaga spirit Merah Putih dan memberikan keteladanan bagi rakyat.
"Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum," jelas Hasto.
Hasto menambahkan polisi sudah punya role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.
"Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok," kata Hasto.
Dia menambahkan, di beberapa wilayah fenomena Parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.
"Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri," kata Hasto.
PDIP Duga Kriminalisasi di Balik Pemeriksaan Connie Bakrie
Ketua DPP PDIP bidang Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mendengar kabar akademisi Connie Bakrie bakal dipanggil Polda Metro Jaya pada Senin (2/11) besok. Ronny memastikan, PDIP bakal memberi pendampingan hukum kepada Connie yang dipanggil polisi karena kasus lama pada Maret 2024.
"Kaitannya ini kasus yang lama. Dan kami menyayangkan karena kami melihat bahwa Mbak Connie sebelumnya (gara-gara) sudah hadir dan menyampaikan pendapatnya di podcast Akbar Faizal," ujar Ronny di Kantor PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).
Connie pada 20 Maret 2024 silam sempat dipanggil Polda Metro Jaya terkait unggahan di akun Instagramnya, yang menyebut polisi mempunyai akses Sirekap dan pengisian formulir C-1 bisa dari Polres-Polres.
Ronny menduga pemanggilan terhadap Connie Bakrie terhadap kasus lama tak lepas dari sikap politiknya saat ini, terutama yang disampaikan saat podcast Akbar Faizal Uncensored.
"Tentunya kami menduga ini korelasinya sama ketika menyampaikan kritik terhadap situasi pemilukada tahun ini dan (kok) kemudian tiba-tiba ada panggilan," jelas Ronny.
Karena itu, Ronny memastikan Tim Hukum PDIP akan mendampingi Connie Bakrie apabila dipanggil ke Polda Metro Jaya. Terlebih, PDIP menduga pemanggilan ini sebagai bentuk kriminalisasi.
"Iya tentunya kami dari partai melihat. Bahwa kami menduga ini bagian dari kriminalisasi, sehingga kami perlu untuk mendampingi," jelas Ronny.
"Karena ini kasus lama. Bulan Maret 2024. Kasus lama sudah tidak ada lagi panggilan, kemudian tiba-tiba dipanggil, ketika beliau melakukan kritik terhadap situasi saat ini terkait pemilu di podcast Akbar Faizal," tegas Ronny.
Sekedar informasi, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dilaporkan dua pihak ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 20 Maret 2024.
Laporan itu buntut unggahan Connie di akun Instagramnya yang menyebut polisi mempunyai akses Sirekap dan pengisian formulir C-1 bisa dari Polres-Polres.
"Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024, telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya, dua orang pelapor yang mengaku masing-masing dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD)," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Sabtu, (23/3).