Seknas Jokowi minta Freeport tak arogan dan seenaknya sendiri

Perkembangan terakhir terkait situasi di tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia di Papua, tak lepas dari pengamatan Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi). Dalam catatan relawan Jokowi tersebut, ada kecenderungan PT Freeport Indonesia (PTFI) bertindak kelewat batas dengan menolak dan mengabaikan regulasi.

Perkembangan terakhir terkait situasi di tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang ada di Provinsi Papua, tak lepas dari pengamatan Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi). Dalam catatan relawan Jokowi tersebut, ada kecenderungan PT Freeport Indonesia (PTFI) bertindak kelewat batas dengan menolak dan mengabaikan regulasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Hal itu tampak dari penolakan PT Freeport terhadap Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM No 5 dan 6 tahun 2017, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang bea keluar produk mineral.

"PTFI menolak perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. PTFI menolak divestasi 51 persen, dan menolak bea ekspor yang ditetapkan Menkeu, ini kan seenaknya sendirI namanya," kata Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/2).

Menurut Yamin, pemerintah sudah mengakomodasi poin-poin dalam Kontrak Kerja (KK) untuk masuk dalam IUPK. Tetapi hal itu masih ditolak juga oleh PT Freeport Indonesia.

Ia menilai, PT Freeport Indonesia terkesan arogan dan semaunya sendiri. Padahal inilah jalan tengah yang bisa ditempuh sesuai ketentuan dan aturan yang ada.

Tentang divestasi 51 persen, menurut Yamin, hal itu adalah arahan Presiden Jokowi sebagai cerminan aspirasi rakyat Indonesia.

"Rakyat menghendaki kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Freeport sudah puluhan tahun mengeruk keuntungan dari bumi Papua. Saatnya kini mereka bersama pemerintah Indonesia mewujudkan amanat konstitusi itu," jelasnya.

Seknas Jokowi mengajak PT Freeport Indonesia untuk mematuhi UU yang berlaku di Indonesia. Serta mengedepankan kepentingan rakyat Papua khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

"Hanya dengan titik tolak seperti itu, persoalan yang ada bisa dibahas dan dibicarakan dengan baik, untuk menjamin terpenuhinya kepentingan bersama PTFI dan rakyat Indonesia," pungkas Yamin.

Baca juga:
Menteri Jonan soal Freeport: Pemerintah bisa gugat ke Arbitrase
Masalah Freeport di Indonesia jadi perhatian Donald Trump
GP Ansor beri dukungan Menteri Jonan agar tak gentar lawan Freeport
Freeport dan Amman Mineral belum ajukan persetujuan ekspor
Chappy Hakim mengundurkan diri, Ini kata bos Freeport McMoran
CEO Freeport tolak IUPK secara sepihak
Ubah KK ke IUPK, bos Freeport ancam bawa Indonesia ke arbitrase