Selama jadi gubernur, Jokowi mengaku gagal terapkan e-budgeting

"Dulu memang ini (e-budgeting) kita siapkan tapi memang selalu tidak berhasil," ungkap Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan temuan adanya dugaan mark up dalam APBD DKI Jakarta 2014. Salah satu dana yang sudah dibuka adalah pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar.

Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya tertawa dan menjawab singkat.

"Ya enggak apa-apa," katanya sambil terkekeh-kekeh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Dia mengungkapkan, sempat kesulitan mengawasi banyaknya program-program yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab ada sekitar 57 ribu program dan tidak dapat dilakukan pengecekan secara keseluruhan.

"Saya mau tanya, bisa ngecek nggak 57 ribu item? Tanya Pak Ahok, enggak bisa. Artinya ngontrolnya sulit. Sistem lah yang mengontrol," terangnya.

Jokowi mengungkapkan, cara paling mudah dengan menggunakan sistem e-budgeting. Dengan menggunakan sistem tersebut maka dapat mempermudah pengawasan pada saat pengusulan anggaran.

"E-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sistem ada transparansi, keterbukaan. Kalau sistemnya bagus bisa di lock kalau ada barang yang enggak bener masuk," ujarnya.

Mantan wali kota Solo ini menjelaskan, pada masa kepemimpinannya di Jakarta belum berhasil menerapkan sistem tersebut. "Dulu memang ini (e-budgeting) kita siapkan tapi memang selalu tidak berhasil. Di tangan pak gubernur berhasil," tutupnya.