Selama Pandemi dan Anti Virus Belum Ditemukan, Status Darurat Tetap Berlaku
Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk Covid-19
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Surat edaran ini menjelaskan status keadaan darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi Covid-19.
Melalui surat tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi? Mereka dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
"Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama Keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku," ujar Doni melalui siaran pers yang diterima Merdeka.com, Rabu (27/5).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini melanjutkan, status keadaan darurat sangat bergantung pada dua indikator utama. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.
Kedua, terkait dengan status pandemi global yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO sejak 11 Maret 2020 lalu. Selama status pandemi global belum berakhir, maka status bencana nasional tetap berlangsung.
"Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk Covid-19," ujar Doni.
Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2.
Baca juga:
Doni Monardo: Tak Ada Negara Kalahkan Covid-19, yang Ada Beradaptasi
Jokowi Minta Menkes dan Doni Monardo Bantu Jatim Tangani Covid-19
Sudah 39.876 Narapidana Dewasa dan Anak Dibebaskan Melalui Program Asimilasi Covid-19
Asosiasi Dokter Anak Jepang Ingatkan Bahaya Masker Bagi Anak di Bawah 2 Tahun
Insentif Untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19 Belum Cair
Dokter Tirta: Covid-19 Tak Bisa Hilang Seperti TBC, DBD dan HIV