Selama PPKM, 115 Tempat Usaha di Semarang Disegel
Dia menyebut PPKM kali ini justru lebih longgar dibanding Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan di Kota Semarang awal pandemi Covid-19 lalu. Sehingga banyak yang menganggap pembatasan lebih soft.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mencatat 115 tempat usaha disegel selama sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Dia belum dapat memutuskan apakah pengetatan PKM akan berlanjut atau tidak. Mengingat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat serta unit usaha selama pengetatan PKM dilakukan masih banyak.
"Kita akan lihat perkembangan selama seminggu ini. Secara umum disampaikan kesadaran masyarakat tinggi terhadap PPKM. Meski begitu temuan di lapangan ada 1.598 pelanggaran, 1.265 teguran lisan," kata Hendrar Prihadi dalam keterangannya, Selasa (19/1).
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Dia menyebut PPKM kali ini justru lebih longgar dibanding Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan di Kota Semarang awal pandemi Covid-19 lalu. Sehingga banyak yang menganggap pembatasan lebih soft.
"Penjelasan yang didapat di lapangan PPKM ini lebih soft penegakannya," ujarnya.
Upaya pengetatan tersebut berdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Namun menurutnya, upaya penegakan hukum lewat operasi yustisi harus tegas untuk memaksimalkan upaya penekanan penyebaran Covid-19.
"Pada PPKM ada pembatasan jam buka pusat perbelanjaan, juga pembatasan pelayanan restoran, peningkatan persentase karyawan bekerja dari rumah. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa terbiasa lebih disiplin," ungkapnya.
Sementara itu dari hasil evaluasi, dampak PPKM pada kasus Covid-19 Kota Semarang ada pada jumlah penambahan harian. Pada 10 hari lalu penambahan per hari berkisar 245 kasus dan saat ini sekitar 150 sehari.
"Meski kasus masih stagnan di atas 1.000, tapi peningkatan penderita per hari turun dari 245 sekarang 150 penderita tiap hari. Lihat perkembangan seminggu ini semoga menurun terus," ungkapnya.
Terkait jumlah kasus yang masih stagnan, Hendi menjelaskan hal itu juga dipengaruhi pasien yang berasal dari luar Kota Semarang. Persentasenya meningkat sekitar 4 persen. Meski demikian pelayanan tetap diberikan maksimal.
"Penderita luar kota meningkat dari 27,2 persen sekarang mencapai 31 persen. Tidak jadi persoalan, tetap kita upayakan koordinasi dengan rumah sakit termasuk, Diklat, Rumdin dan Islamic center untuk perawatan," kata dia.
Baca juga:
Dampak Pandemi, Pengusaha Hotel Kehilangan Pendapatan Rp50 Triliun di 2020
Terus Turun, Pengunjung Mal Hanya 32 Persen Kapasitas saat PPKM Diterapkan
Pengusaha Minta Pemerintah Tak Perpanjang Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali
Ganjar Minta Bupati Kendal Segera Menerapkan PPKM
Mau Main ke Ancol Selama PPKM? Ini 5 Aturan Ketat yang Harus Dipathui
6 Peraturan bagi Pendatang yang Ingin Memasuki Bali selama PPKM