Selama PPKM Mikro, 80 Persen Kerumunan di Sanur Bali Berkurang
Ia mengatakan agar Sanur jadi zona hijau bebas COVID-19, maka kinerja petugas perlu dimaksimalkan terutama dalam penerapan PPKM skala mikro di wilayah Sanur ini.
Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf mengatakan sebanyak 80 persen titik kerumunan sudah mulai berkurang selama pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
"Kerumunan sudah berkurang, juga upaya yang dilakukan sejauh ini juga sudah bagus. Kita sebar tes cepat antigen secara gratis sehingga jadi faktor kerumunan dapat berkurang. Hampir 80 persen berkurang di wilayah Sanur, Denpasar," kata Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf saat ditemui di Denpasar, Bali dilansir Antara, Kamis (25/3).
-
Kapan Muktamar PKB di Bali diselenggarakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Ia mengatakan agar Sanur jadi zona hijau bebas COVID-19, maka kinerja petugas perlu dimaksimalkan terutama dalam penerapan PPKM skala mikro di wilayah Sanur ini.
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait program percepatan 3 wilayah zona hijau di Bali, khususnya di Kota Denpasar, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala.
Sementara itu, evaluasi PPKM dari awal penerapannya hingga saat ini, untuk wilayah Sanur masih ada beberapa oknum yang ditemukan belum patuh terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, perlu adanya edukasi demi memaksimalkan program percepatan zona hijau di wilayah Sanur.
"Masih ada beberapa yang dianggap belum patuh protokol kesehatan sehingga perlu edukasi yang lebih dalam lagi kepada masyarakat terutama bagi anak-anak muda yang menganggap dirinya sehat tapi justru rentan menyebarkan virus COVID ke orang lain," katanya.
Menurutnya, melalui PPKM inilah jadi wadah edukasi dalam membuat suatu perubahan. "Karena COVID ini menjadi penyebab terpuruknya ekonomi di Bali yang menyebabkan wisatawan terhambat datang. Dengan upaya pemerintah menghijaukan tiga daerah ini pelan-pelan mendongkrak perekonomian yang ada di Bali," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sanur Kaja I Made Sudana mengatakan pihaknya bersama Babinsa dan Bhabinkantibmas terus melakukan upaya percepatan Sanur sebagai salah satu wilayah yang masuk prioritas dalam pembukaan pariwisata Juni-Juli mendatang.
“Kita akan terus koordinasi, termasuk pemetaan kasusnya, sehingga apa yang kita sasar itu dapat tercapai. Jadi 70 persen antisipasi dari penyebaran akan bisa dimaksimalkan dari penerapan PPKM di wilayah Sanur untuk mendorong percepatan zona hijau di wilayah ini," kata I Made Sudana.
Baca juga:
Polda Kalsel Petakan Zonasi Covid-19 Sikapi Pemberlakuan PPKM Mikro
SMRC: 44 Persen Warga Dukung PPKM Ketat Meskipun Penghasilan Menurun
Wagub DKI: 50 Sekolah di Jakarta akan Diuji Coba Belajar Tatap Muka
PPKM Jakarta Diperpanjang Hingga 5 April 2021
Perpanjangan PPKM, Kegiatan Perkuliahan di Jakarta Diperbolehkan Tatap Muka