Serikat Guru Nilai Calon Kepala Daerah Harus Perhatikan Pendidikan
Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah atas, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota.
Sekretaris jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengapresiasi pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 yang berani berjanji memperhatikan pembangunan mutu pendidikan di daerah-nya. Heru Purnomo mengatakan kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah.
Terlebih, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP).
-
Mengapa Wisata Edu Heritage Jakarta-Cirebon dianggap penting? Hadirnya eduwisata heritage ini menjadi salah satu penguat hubungan antara Jakarta dengan Cirebon sebagaimana dalam sejarah perebutan dari bangsa Portugis di masa silam.
-
Di mana kejadian lucu dalam cerita tentang guru yang mengabsen murid? Cerita Lucu soal Anak Pintar Cerita Lucu soal Keceplosan Guru mengabsen murid di sekolah.
-
Apa perbuatan bejat yang dilakukan guru tersebut? Perbuatan pelecehan itu dilakukan pelaku pada saat jam pelajaran di lingkungan sekolah. Dia mengimingi-imingi korban dengan uang"Korban dicabuli pada saat jam pelajaran dengan diiming-iming uang. Aksi itu ada yang dilakukan pelaku di pustaka, dan ada juga di kelas. Kejadian sudah berulang-ulang," jelasnya.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa yang ditawarkan Trehaus School di Jakarta? Trehaus School adalah prasekolah pertama di Jakarta yang menawarkan kurikulum terstruktur untuk pembelajaran pendidikan dini yang mendalam, serta program extended day, yang mirip dengan daycare, untuk mendukung penguasaan bahasa Inggris dan Mandarin dengan Bahasa Indonesia yang terintegrasi ke dalam kurikulum.
-
Kapan Wisata Edu Heritage Jakarta-Cirebon dilaunching? Sebelumnya wisata sendiri telah di-launching pada 21 April 2024 lalu dan menarik minat para pencinta sejarah serta budaya dari masing-masing kota.
"Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-'back up' majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan," kata Heru Purnomo, dilansir Antara, Kamis (29/10).
Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah atas, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota.
"Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan)," ucap-nya.
Oleh karena itu, Heru menyambut positif mendengar ada janji calon pasangan pada pilkada itu perlu dikonversikan menjadi kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti.
Dia mencontohkan salah satunya seperti yang diutarakan pasangan calon kepala daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.
Selama ini, Heru mengamati birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
"Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan," ujarnya.
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
"Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum 'support', padahal dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah," kata dia.
Di kesempatan berbeda, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H Syafaruddin Jarot dan Mokhlis menjanjikan memperkuat dan memperjuangkan status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
Hal ini diungkapkan pasangan Jarot-Mokhlis dalam pada debat publik. Paslon itu akan mencari regulasi untuk dapat memperjuangkan GTT/PTT di Kabupaten Sumbawa yang saat ini masih banyak yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah dan SK Dinas.
"Masalah ini tergantung bupati-nya, insya Allah jika kami menang kami akan membantu teman-teman GTT/PTT untuk mendapatkan SK Bupati," katanya berjanji.
Untuk menjawab janji tersebut, Jarot-Mokhlis tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan memperjuangkan status GTT/PTT sepanjang tidak melanggar hukum. "Begitu kami menang, kami akan langsung menyiapkan draf SK Bupati untuk GTT/PTT," tutur Djarot.
Bagi Djarot, perlu keberanian dan Komitmen yang kuat untuk memperjuangkan dan memantapkan peran GTT/PTT yang ada. Tidak ada alasan untuk tidak berani sepanjang keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum.
Pasangan Jarot-Mokhlis menjanjikan melengkapi fasilitas pendidikan dari kota sampai desa terpencil sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam tuntas belajar 9 tahun dapat tercapai.
"Saat ini pendidikan di Sumbawa hanya berkisar 7,91 tahun artinya rata-rata umur kelas 2 SMP sudah putus sekolah, masih jauh dari angka 9 tahun pendidikan yang diharapkan," ujarnya.
Menurut Jarot, daerah maju diukur dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup rakyat. Oleh karenanya Jarot Mukhlis akan berusaha mengubah Sumbawa menjadi lebih maju lagi dengan skema-skema strategis.
Mokhlis menambahkan bahwa pemerintahan Jarot-Mokhlis nantinya akan menggunakan skema bantuan dari pusat dan dikolaborasikan dengan kebijakan keuangan daerah sehingga dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat Sumbawa.
Baca juga:
Anggota DPRD Kota Cilegon Minta Pemkot Buka Sekolah untuk Belajar Tatap Muka
Solo Berencana KBM Tatap Muka, Satgas Pesan 'Pastikan Seluruh Kondisi Memungkinkan'
Akhirnya, Aditya Akbar Punya Ponsel Pintar & Bisa Ikut Sekolah Online
Kemendikbud akan Telusuri Siswa SMP Nilainya Kosong Lantaran Tak Punya Gawai
Pemkot Jakarta Barat Bakal Atasi Siswa Tak Bisa Ujian Karena Tidak Punya Gawai
Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh Sangat Bergantung Pada Keterlibatan Orang Tua