Sering arahkan pemerintah, Misbakhun tuding SBY post power syndrome

Hal demikian sudah terlalu berlebihan untuk seorang politikus yang merupakan mantan presiden.

Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seringkali menyampaikan saran-saran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait apa yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi saat ini. Politikus Golkar M Misbakhun menilai, tindakan SBY yang belakangan gemar dalam mencoba mengarahkan apa yang harus dilakukan pemerintahan adalah gejala sindrom yang tak bisa lepas dari kekuasaan, atau post power syndrome.

"Jujur saja, saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY masih post power syndrome, merasa dirinya masih presiden," kata Misbakhun saat dihubungi, Jakarta, Minggu (30/8).

Menurut Misbakhun, dirinya melihat SBY berkali-kali berusaha memberi saran kepada pemerintahan, baik lewat pidato, pernyataan di media massa, hingga pernyataan melalui media sosial.

Baginya, hal demikian sudah terlalu berlebihan untuk seorang politikus yang merupakan mantan presiden, ketua umum partai politik, hingga kerap disebut sebagai calon sekjen PBB.

"Walaupun beliau (SBY) itu mantan presiden, tapi kan beliau ketua umum partai. Punya anggota DPR dan fraksi di DPR yang menjadi saluran untuk mengawasi jalannya pemerintahan," jelas Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu.

Misbakhun menambahkan, SBY sebagai ketua umum parpol dan mantan presiden, sebenarnya tahu bagaimana mekanisme untuk menyampaikan saran dan pendapat ke pemerintahan. Sebab ada jalur resmi politik, yakni melalui Fraksi Partai Demokrat yang dipimpin putranya sendiri, yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas.

"Makanya, saya melihat ada kesan kuat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome. Atau ada masalah lain, yakni ada disorientasi politik karena gagal menentukan bentuk sikap politik sebagai ketua umum partai politik," jelas Misbakhun.

Menurutnya, kalaupun ada masalah yang dihadapi pemerintahan saat ini, sebenarnya itu sangat besar merupakan andil pemerintahan sebelumnya yang dikomandani SBY selama 10 tahun. Dia menilai, kalau SBY kerap mencoba mengarahkan pemerintahan saat ini, sama saja SBY berusaha cuci tangan.

"Pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang juga punya banyak masalah. Jangan cuci tangan seperti ini," tandasnya.

Untuk diketahui, ada sejumlah pernyataan dari SBY yang menyarankan kepada pemerintahan Jokowi-JK. SBY menyarankan agar APBN dapat dikelola dengan tepat agar fiskal negara tetap stabil.

Pengelolaan APBN yang tepat, harus memperhatikan prioritas belanja. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih terguncang, seharusnya APBN diarahkan untuk memperbaiki perekonomian.

Hari ini, dalam pembekalan pendidikan kader menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 di Cipanas, Jawa Barat, SBY meminta calon kepala daerah yang diusung partainya bisa mengatasi gejolak ekonomi di daerah.