SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
"Ada pernyataan politik yang lebih jauh, seperti 'kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang', ditambahkan lagi 'kalau Pilpresnya curang kita tidak akan terima, dan negara siap-siap chaos'," kata SBY dalam pidato politiknya di Avenzel Hotel, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (7/2).
"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa Pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan, namun di sisi lain mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir Pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," lanjut SBY.
Presiden dua periode ini yakin masyarakat menginginkan hasil Pilpres 2024 yang sah. Dengan begitu, presiden dan wakil presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat.
"Kekuasaan yang dimiliki juga berkah, yang Insyaallah akan mengantarkan beliau sukses dalam memimpin negeri ini lima tahun ke depan. Kita tahu politik itu sejatinya cerita tentang kekuasaan, seorang politisi akan diuji bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh, apakah sah dan halal atau tidak," katanya.
SBY mengatakan, setelah memegang kekuasaan, pemimpin akan diuji bagaimana kekuasaan itu digunakan, apakah disalahgunakan atau tidak. Karena itu, Pilpres tahun ini harus dipastikan berjalan secara jujur dan adil.
"Setelah memegang kekuasaan, dia juga akan diuji bagaimana kekuasaan itu digunakan, disalahgunakan atau tidak, oleh karena itu, kembali ke urusan Pemilu 2024, kita semua mesti berupaya dan sama-sama memastikan bahwa Pilpres kita ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil," katanya.
SBY juga mengingatkan agar seluruh perangkat yang dimiliki negara bersikap netral. Karena penyelenggara Pemilu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.
"Negara beserta segala perangkat dan sumber daya yang dimilikinya mesti netral, saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, utamanya para penyelenggara Pemilu, tentu bertanggungjawab penuh untuk memastikan berlangsungnya Pemilu yang jujur dan adil itu," pungkasnya.
