Sisa lima anggota, DPRD Kota Malang dianggap quorum ambil keputusan APBD
Seluruh proses pembahasan APBD tetap dijalani seperti biasa. Prosesnya tetap melalui Bamus, paripurna dan lainnya. Sehingga, walaupun anggota DPRD Kota Malang tinggal 5 orang, agendanya tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
Kemendagri mengeluarkan tiga diskresi agar fungsi dan tugas Pemerintah Kota Malang tetap bisa berjalan. Kebijakan ini diambil menyikapi ditahannya 41 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap APBD-P 2015. Anggota DPRD yang tersisa saat ini dianggap quorum dan dapat bisa membuat keputusan.
"Quorumnya 5 itu ya yang didiskresikan itu. Proses pembahasan APBD 2019, September nanti harus sudah selesai dilakukan," ungkap Plt Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang, Rabu (5/9).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
Sutiaji menuturkan, seluruh proses pembahasan APBD tetap dijalani seperti biasa. Prosesnya tetap melalui Bamus, paripurna dan lainnya. Sehingga, walaupun anggota DPRD Kota Malang tinggal 5 orang, agendanya tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
"Ya yang tersisa itu berapa jumlahnya. Sekwan (Sekretaris Dewan) jadi Bamus (Badan Pemusyawaratan). Yang penting tidak lepas dari Perda berkaitan APBD dan harus dikonsultasikan ke provinsi selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat," jelasnya.
Saat ini sedang berlangsung proses pembahasan APBD-P 2018 dan APBD 2019. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2019 induk dan APBD-P 2018 sudah selesai dibahas di tingkat eksekutif dan kini diserahkan ke DPRD Kota Malang.
"Dalam proses-proses pembahasan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat akan ikut serta. Ada keterlibatan Provinsi dan Pusat, guna tetap ada keperpihakan rakyat. Akan diawasi," jelasnya.
Kini DPRD Kota Malang menyisakan lima orang anggota yakni Abdulrahman (PKB), Subur Triono (PAN), Tutuk Hariyani (PDIP), Priyatmoko Oetomo (PDIP) dan ditambah Nirma Cris Desinidya (Hanura) sebagai pengganti antar waktu (PAW) Yaqud Ananda Qudban yang mundur lantaran maju sebagai calon walikota Malang.
Lewat diskresi tersebut yang membuat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat diproses. Lima anggota tersebut nantinya yang akan melantik anggota dewan proses PAW.
Baca juga:
41 Anggota DPRD ditahan KPK, Mendagri akan keluarkan diskresi agar Malang tak lumpuh
KPU sebut baru PAN yang ajukan nama PAW anggota DPRD Kota Malang
Ketum partai bertemu Wali Kota Sutiaji bahas PAW DPRD Malang
Gubernur Jatim: Pelantikan 41 anggota DPRD Kota Malang dilakukan Senin
Tiga diskresi dari Mendagri sikapi lumpuhnya DPRD Kota Malang