Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik
Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik. Febri menyampaikan lembaga antirasuah itu juga diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya dalam audit keuangan. Publik juga melakukan pengawasan setiap hari terhadap lembaga ini.
Pansus Hak Angket KPK mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya pembentukan dewan pengawas KPK. Pengawas ini akan berasal dari internal dan eksternal KPK.
Mengenai hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan KPK telah memiliki pengawas, salah satunya adalah DPR. "Jadi kita itu diawasi oleh banyak instansi. DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (1/2) petang.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Selain DPR, Febri menyampaikan lembaga antirasuah itu juga diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya dalam audit keuangan. Publik juga melakukan pengawasan setiap hari terhadap lembaga ini.
"Terhadap seluruh yang dikerjakan oleh KPK khusus peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan. Contoh yang paling sederhana adalah kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu," paparnya.
Febri melanjutkan, untuk pokok perkara akan diuji sampai tiga tingkat yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor, banding atau kasasi, dan sampai pada tahap peninjauan kembali atau PK.
"Jadi kalau bicara soal pengawasan bahwasanya sudah lengkap saya kira dari berbagai unsur, termasuk DPR sendiri. Jadi DPR juga cukup intens melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK," jelasnya.
Untuk pengawasan pimpinan KPK, jika ada dugaan pelanggaran etik, ada mekanisme pengawasan melalui Dewan Etik. Dewan Etik berasal dari unsur internal dan eksternal KPK.
"Dominan adalah dari eksternal. Seluruhnya dijalankan menurut UU Nomor 30 Tahun 2002," ujarnya.
Febri mengatakan pihaknya belum melihat dan membaca bentuk rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Hak Angket KPK. Pihaknya juga belum menerima isi rekomendasi secara resmi dari Pansus.
"Bahkan surat yang katanya akan disampaikan ke KPK juga belum pernah diterima oleh KPK," ujarnya.
"Jadi saya kira begini saja, kalau memang ada yang ingin disampaikan rekomendasi terkait dengan KPK, silakan disampaikan saja. Kalau sudah kita terima tentu kita akan pelajari," lanjutnya.
Baca juga:
Pembentukan dewan pengawas dinilai cenderung melemahkan KPK
Masinton tegaskan UU Penyadapan bukan cuma buat KPK tapi BIN, BNN, Polri & Kejagung
Ketua DPR soal Dewan Pengawas KPK: Enggak ada urusan ke Presiden
Ini kata Jokowi soal wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK
Pansus angket segera kirim rekomendasi ke Jokowi, usul dibentuk dewan pengawas KPK