Soal kemungkinan jerat Lippo Group di kasus Meikarta, KPK ogah terburu-buru
Soal kemungkinan jerat Lippo Group di kasus Meikarta, KPK ogah terburu-buru. Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group sebagai tersangka.
Termasuk membuka kemungkinan untuk menjerat Lippo Group sebagai pengembang Meikarta menjadi tersangka korporasi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
"Sudah jadi komitmen KPK kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan, tentu demi keadilan (akan menjerat Lippo Group)," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).
Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Saut mengatakan, pihaknya sudah menjerat PT DGIK sebagai tersangka korporasi di lembaga antirasuah. Namun menurut Saut, pihaknya tetap harus berhati-hati sebelum menjerat Lippo Group sebagai tersangka.
"Karena sudah ada yang dikenakan (dengan Pasal Korporasi), ya, KPK harus prudent. Jangan grasa grusu, enggak baik. Sabar dulu, dipelajari pelan-pelan. Enggak akan lari gunung dikejar," kata Saut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sudah 13 jam, Bupati Bekasi masih diperiksa KPK sejak diciduk tadi malam
Terbelit suap Meikarta, Bupati Neneng nonaktif dari Ketua Golkar Bekasi
Siapakah 'Tina Toon' di kasus izin proyek Meikarta?
Bupati Bekasi tersangka suap, Pemprov belum bahas pelaksana harian
Jadi tersangka suap Meikarta, Bupati Bekasi punya kekayaan Rp 73,4 M
Jadi tersangka suap Meikarta, Kabid PUPR Bekasi menyerahkan diri ke KPK