Soal Pj Gubernur, Mabes Polri tegaskan dalam posisi diminta Mendagri
Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadikan dua jenderal Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jabar dan Sumut menuai polemik. Mabes Polri pun menegaskan dalam posisi diminta oleh Mendagri soal dua perwira tingginya akan dijadikan Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadikan dua jenderal Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jabar dan Sumut menuai polemik. Mabes Polri pun menegaskan dalam posisi diminta oleh Mendagri soal dua perwira tingginya akan dijadikan Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Saya nyatakan bahwa Polri pada posisi diminta. Oleh sebab itu domainnya ada di Kemendagri saya enggak berwenang jawab itu," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
Jika nantinya Mendagri juga meminta Polri untuk bisa menempatkan anggotanya di Papua sebagai Penjabat Gubernur, pihaknya mengaku bakal mempertimbangkannya.
"Dari Polri tetap kalau itu diminta dan atas perintah tentunya kita akan pertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah, termasuk di Papua, baik dari Polri atau dari TNI. Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.
"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menko Polhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," kata Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Dia menjelaskan alasan mengapa Penjabat Gubernur di Papua harus dari institusi Polri atau TNI. Menurutnya, hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018 dan Papua masuk dalam zona rawan.
"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telahan hasil yang ada," katanya.
Baca juga:
Desmond: Nanti kita ubah UU Kepolisian, Polri di bawah Mendagri
JK soal Pj Gubernur: Polisi bintang dua sama dengan eselon I
Polri sebut pesan Kapolri ke Anton Charliyan bukan dukungan di Pilgub Jabar
Johan Budi sebut Jokowi belum putuskan PJ Gubernur Jabar dan Sumut
Fahri nilai Jenderal jadi Pj Gubernur asumsikan negara dalam kondisi bahaya