Soal Polemik Perda Syariah, Yenny Wahid Harap Aturan Tak Diskriminasi Warga Tertentu

Yenny mengatakan, sebaiknya hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas bukan golongan tertentu.

2018-11-17 16:33:00

Yenny Wahid

Yenny Wahid, putri dari mendiang Presiden ke-IV RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), angkat bicara terkait laporan atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie soal menolak perda syariah.

Yenny mengatakan, sebaiknya hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas bukan golongan tertentu.

Orang lain juga bertanya?

"Buat kita semua aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus aturan yang bersentuhan dengan masyarakat luas, tidak hanya mengatur satu kepentingan agama tertentu. Dari dulu semua perda yang punya potensi memecah belah masyarakat, berdasarkan kelompok keyakinan, ras, dan sebagainya itu sebaiknya tidak ada di Indonesia," kata Yenny di acara Deklarasi Pertiwi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(17/11).

Yenny mengungkapkan, apabila ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mambuat peraturan yang nantinya akan mendiskriminasi golongan minoritas, sebaiknya hal itu ditiadakan karena berpotensi memecahkan bangsa.

"Kalau Wahid Foundation kita selalu menginginkan semua aturan tidak untuk diskrimniasi warga lain. Kalau ada pernyataan-pernyataan perda yang mendsikriminasi, terutama kelompok minoritas maka tentunya tidak boleh ada di Indonesia buat kita," ungkapnya.

"Kalau ada potensi diskriminasi maka artinya dia sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945, bahkan dalam aturan ketatanegaraan semua peraturan dalam level apapun harus sama semangat 1945," sambungnya.

Menurutnya, peraturan-peraturan yang dibuat untuk merugikan suatu golongan tertentu nantinya akan hilang sendirinya. Karena hal itu tidak membangun masyarakat secara keseluruhan.

"Jadi sebenarnya perda-perda yang punya indikasi diskriminasi ketika dalam aplikasi legalitasnya pasti akan gugur sendiri, dan warga negara yang merasa dikariminasi punya hak untuk yudisial review atau langkah-langkag banding," pungkasnya.

Diberitakan, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Grace dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.

Eggi Sudjana selaku kuasa hukum Zulkhair menilai, pernyataan Grace lebih parah dibandingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat terjerat penistaan agama. Sedangkan, dugaan tindak pidana penistaan agama dari pernyataan Grace terdapat pada tiga poin yakni menyatakan bahwa peraturan daerah (perda) menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.

"Menurut hemat saya, secara ilmu hukum ini lebih parah dari Ahok," kata Eggi di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

(mdk/gil)

Yenny Wahid: Anak Tukang Parkir hingga Anak Presiden Harus Setara di Mata Hukum

Di negara demokrasi, Yenny menegaskan semua orang harus mendapat hak dan kesetaraan sama di mata hukum.