Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Etika Publik

Dia mencontohkan sosok Jaksa Agung, Baharuddin Lopa dan Hakim Agung, Artidjo Alkostar yang dengan kesederhanaan dan integritasnya, tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan. 

“BPIP dan Pancasila punya kemampuan untuk mendorong dan menegakkan integritas (di masyarakat),” katanya. 

Pakar politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, etika harus berlandaskan pada reasoning atau penalaran yang rasional. 

"Etika publik adalah kemampuan reasoning. Sehingga kita memiliki argumen rasionalnya untuk berhadapan dengan publik," jelasnya. 

Airlangga menegaskan, rasionalitas dalam pengambilan keputusan oleh kekuasaan penting agar hukum di Indonesia tidak dijadikan alat untuk menghadirkan otokrasi legalisme, yaitu menggunakan hukum untuk memperkuat kekuasaan. 

“Kerentanan penyelenggara negara jangan-jangan jantungnya pada kehilangan rasionalitas dan berpikir kritis tentang tindakan dan sikap yang diambil penyelenggara negara tadi. Sehingga kemudian, yang muncul bukan etika,” kata Airlangga.

Menyikapi hal tersebut, BPIP melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh kalangan, termasuk Diklat PIP bagi eksekutif atau pejabat negara. 

BPIP senantiasa menekankan integritas penyelenggara negara merupakan alasan fundamental dalam etika penyelenggaraan negara.