Songsong swasembada, NU dorong pembentukan Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional yang sifatnya independen, dapat berperan dalam mengurangi beras impor.

Nahdlatul Ulama (NU) mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional oleh pemerintah. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta untuk memenuhi program swasembada pangan pemerintah yang berjalan secara bertahap.

"Kita mendorong ini karena ini mengatur logistik nasional yang mengangkut tentang distribusi, stok, harga pangan dan seterusnya," kata Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) yang juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Marwan, Badan Pangan Nasional yang sifatnya independen, tidak di bawah Bulog maupun Kementerian Pertanian, dapat berperan dalam mengurangi beras impor. Badan Pangan Nasional juga bakal mengurusi produksi, tata niaga, distribusi serta ketersediaan dan keamanan pangan.

"Tapi hari ini memang belum berdiri karena pemerintah belum swasembada pangan. Belum seluruhnya bisa kita laksanakan, tetapi secara bertahap impor semakin berkurang," ujarnya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan yang berdiri sejak 1926, NU memiliki 60 juta pengikut dan memiliki kurang lebih 20.000 pesantren yang sebagian besar tinggal di perdesaan. Hal ini, kata Marwan, merupakan potensi sekaligus tantangan.

"Di mana sektor ril perdesaan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, energi dan kawasan konservasi) merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyin yang hingga kini belum terkelola secara optimal," kata dia.

Kemudian, kata Marwan, sebagai bagian dari Jamiyah Nahdlatul Ulama dalam keputusan-keputusan Muktamar dan pengarahan-pengarahan PBNU, LPPNU dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pengembangan ekonomi, maupun memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup nahdliyin serta profit maker bagi organisasi secara nyata.

"Dari sisi pengembangan sosial dan lingkungan hidup, LPPNU baik secara langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat bersinergi dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan lembaga-lembaga lain di lingkup PBNU/PWNU/PCNU," kata dia.

Ketum PB NU Said Aqil Siradj dalam sambutannya mengatakan, mayoritas petani Indonesia merupakan warga NU yang perlu diperhatikan. Kader NU yang di antaranya adalah ahli genetika dan bibit bisa dilibatkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya.

Namun demikian, hal yang paling penting juga mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan lahan bagi kaum tani. Said Aqil Siradj berharap NU juga bisa mengadvokasi petani terkait ketersediaan lahan.

Pasalnya, dirinya banyak menerima laporan tentang lahan tani yang dicaplok pengembang. "Petani itu jujur maka harus berani menyuarakan pendapat," kata Said Aqil Siradj.

Diketahui, ‎dalam rangka memperkuat sistem organisasi, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), gelar rembug nasional dan rapat kerja nasional, di Hotel Acacia Jakarta Pusat, hari Jumat (15/4) ini.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Sorojd, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sebagai ketua Umum LPPNU pusat. Selain itu hadir pengurus dan anggota LPPNU san sejumlah pengurus LPPNU dari 30 provinsi dan PC LPPNU yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca juga:
Di haul pendiri NU, Kiai Said pesan soal pentingnya toleransi
NU laporkan acara pertemuan pemimpin negara Islam moderat ke Jokowi
Temui Presiden Jokowi, NU sampaikan gelar ekspedisi Islam Nusantara
PBNU sebut tidak mungkin Indonesia-Israel punya hubungan diplomatik
Hadiri Harlah ke-70 Muslimat NU, Jokowi asyik bermain rebana