Banyak Instansi Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Gapki Usul Bentuk Badan Sawit Nasional
Berusaha memberikan masukan kepada Pemerintahan Prabowo agar segera dibentuk Badan Sawit Nasional.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan ada pembentukan Badan Sawit Nasional. Hal itu menyusul banyaknya badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto di awal kepemimpinannya.
"Kita berharap ada satu badan sawit nasional," kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, dalam konferensi Pers IPOC 2024, Selasa (22/10).
Eddy menegaskan, pihaknya masih berusaha memberikan masukan kepada Pemerintahan Prabowo agar segera dibentuk Badan Sawit Nasional.
Menurut Eddy hal itu penting, agar kebijakan pengelolaan sawit di Indonesia bisa lebih fokus, sehingga bisa mempercepat salah satu rencana Presiden yakni memperkuat ketahanan energi di dalam negeri.
"Kami masih berusaha memberikan masukan bahwa ada badan sawit nasional. Makannya kita betul-betul kita suarakan ada satu badan yang mengurus sawit agar kebijakannya bisa fokus, dan bisa mempercepat keinginan ketahanan energi," ujarnya.
Eddy meyakini dengan pembentukan Badan Sawit Nasional, maka produktivitas sawit dalam negeri bisa meningkat, serta mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir sawit terbesar di dunia.
"Dengan penambahan Badan sawit nasional akan lebih baik, untuk fokus mengurus sawit. Jangan sampai kondisi kita sekarang stagnan, dan produktivitas kita bukannya naik malah turun, nah kemudian sementara konsumsi kita naik terus. Apalagi di tahun depan B40. Ini perlu," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kabinet Merah Putih. Tercatat ada 48 Kementerian. Dalam susunan kabinet tersebut terdiri dari tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) hingga 41 Kementerian Teknis.
Selain itu, Prabowo juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, Staf khusus Presiden.
Kemudian, Prabowo juga membentuk Badan Gizi Nasional, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
