Status BBM tak jelas, Kabupaten/Kota di Jabar belum tetapkan UMK
Padahal batas akhir penyerahan UMK 21 November.
Tarik ulur kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada tertundanya penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar. Dari 27, baru 14 kabupaten/kota yang menyerahkan usulan UMK. Padahal batas akhir penyerahan UMK 21 November.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku dewan pengupahan di wilayah masing-masing kebingungan dengan adanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah sendiri mengisyaratkan bahwa BBM akan naik di akhir 2024 ini.
"Kan nunggu nih jadi enggak (BBM naik). UMK kan ya teman-teman di dewan pengupahan juga nunggu-nunggu. Tinggal 3 hari lagi ini. Harusnya kan tanggal 7-8 (November) sudah sampai ke kita," kata Aher di Gedung Sate Bandung, Senin (17/11).
Dari 27 kabupaten kota di Jabar, lanjut Aher yang sudah melaporkan usulan besaran UMK 2015 kebanyakan berasal dari kawasan Timur. Sedangkan wilayah Barat biasanya akan menyerahkan pada akhir penutupan penetapan UMK.
"Kawasan timur sudah, seperti Banjar, Kuningan, Majalengka dan Cirebon. Bandung Raya dan Bekasi Raya yang belum," paparnya.
Baca juga:
Menaker Hanif: Tinggal 3 Provinsi belum tetapkan UMP 2015
Upah Minimum Kota Bekasi Rp 2,9 juta, pengusaha menjerit
Ahok sepakat UMP DKI Jakarta 2015 Rp 2,7 juta
Ahok pilih UMP Rp 2,7 juta: Buruh bilang saya raja upah murah
Pro-pengusaha, Ahok sebut UMP DKI 2015 mungkin Rp 2,6-2,7 juta
Dewan Pengupahan rekomendasikan 2 besaran upah ke Ahok
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.