Suap Pansek PN Jakpus, KPK terus selidiki keterlibatan Sekretaris MA

Dalam kasus ini Nurhadi telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar soal kemungkinan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi terlibat dalam kasus suap panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski dalam kasus ini Nurhadi telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Masih diselidiki, lagi pula dia (Nurhadi) juga belum diperiksa penyidik," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (26/4).

Menurut Yuyuk dicegahnya Nurhadi tidak serta merta berarti yang bersangkutan terlibat dalam kasus tersebut. Dia menambahkan KPK terus melakukan pendalaman bagi pelaku utama dalam pemberian suap yang dilakukan oleh pihak swasta kepada Pansek PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Terkait total jumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di empat lokasi, dia mengatakan belum diketahui total jumlahnya termasuk kemungkinan apakah uang-uang tersebut merupakan suap untuk kasus lainnya.

"Belum ada info berapa jumlahnya," pungkasnya.

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (20/4) sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah hotel bilangan Jakarta Pusat. Keduanya diciduk KPK seusai melakukan transaksi terkait pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang Rp 50 juta dari Edy Nasution. Diduga sebagai commitment deal dalam kasus ini mencapai Rp 500. Namun Agus menegaskan KPK akan terus mendalami kasus ini sampai menemukan otak pelaku utama. Pasalnya keduanya diduga masih sekadar perantara dari pihak tertentu.

Hal itu didasari dengan pemberian juncto pasal yang dikenakan terhadap keduanya oleh KPK. Untuk Edy Nasution selaku penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KUHP pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk Doddy Arianto Kusuma selaku pemberi dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas pengembangan kasus ini KPK pun langsung menggeledah empat lokasi di antaranya kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rumah Nur Hadi Sekretaris Mahkamah Agung, terakhir di ruang kerja milik Nur Hadi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penggeledahan dari empat lokasi penyidik menyita uang dan beberapa dokumen. Namun terkait asal muasal uang yang ditemukan masih didalami lebih lanjut.

"Dari semua lokasi penggeledahan ditemukan uang, tapi jumlahnya belum dihitung," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, Kamis (21/4).

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan panitera Sekretaris Pengadilan Negeri, Edy Nasution. Edy diduga menerima uang suap dari Doddy Arianto Supeno terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Agus pun enggan berkomentar lebih jauh lagi kemungkinan Nur Hadi terlibat dari kasus ini. Dia menegaskan KPK masih mendalami kasus ini, termasuk mencari otak pelaku utama dalam kasus suap menyuap.

Baca juga:
MA belum dapat penjelasan KPK soal kasus yang menyeret petingginya
Kasus tangkap tangan panitera PN Jakpus menyeret sekretaris MA
MA sebut tugas Nurhadi sebagai sekretaris tak mengurusi perkara
Jubir MA pertanyakan KPK soal temuan uang saat geledah ruang Nurhadi
KPK duga suap panitera PN Jakpus lebih dari satu kasus