Suku Anak Dalam terancam, Setkab baru rencana bikin satgas
Setkab belum bisa memastikan langkah bakal diambil buat menyelamatkan Orang Rimba. Terbentur rumitnya birokrasi.
Sebelas anggota Suku Anak Dalam di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi ditemukan mati kelaparan. Peristiwa ini mestinya menjadi lecutan pemerintah supaya tidak mengabaikan keberadaan Orang Rimba, sebutan bagi Suku Anak Dalam.
Namun, pemerintah malah memutuskan cuma membikin satuan tugas buat menyelesaikan konflik pertanahan dan mengurus pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari Pramodhawardhani. Dia mengklaim satgas itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib Orang Rimba.
-
Apa saja tempat wisata ramah anak di Jakarta yang murah meriah? Banyak tempat wisata Jakarta ramah anak yang bisa dikunjungi saat libur lebaran. Tak perlu mengeluarkan banyak uang, ada berbagai tempat yang menyediakan hiburan dengan murah meriah.
-
Bagaimana cara menikmati suasana kota Jakarta dari sudut pandang anak-anak? Anda dapat bermain wahana hingga berkeliling menikmati suasana kota Jakarta dengan sudut pandang si kecil.
-
Apa pengertian anak sulung? Anak sulung adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang lahir pertama atau yang tertua dalam suatu keluarga.
-
Apa yang membuat anak-anak di Jakarta terpaksa main di pinggir kali? Minimnya ruang terbuka hijau, membuat anak-anak di Jakarta bermain di tempat tak semestinya.
-
Apa makna dibalik Hari Memeluk Anak? Momen ini digunakan untuk menunjukkan betapa pentingnya memberikan kasih sayang kepada anak.
-
Siapa yang berjuang demi anak? “Pada awal kehidupan, orangtua tentu harus membesarkan anaknya, mengasuh, mengajari. Tapi, pada titik tertentu, orangtua justru harus mengajari anaknya kehidupan dengan melepaskan.”
"Satgas ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang rimba di Indonesia. Satgas tersebut dalam bidang agraria dan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat," kata Jaleswari, Kamis (18/3).
Namun, Jaleswari mengakui satgas ini masih sebatas rencana. Pembentukan satgas pun terbentur rumitnya birokrasi. Dia berdalih Setkab masih perlu membicarakan soal pembentukan satgas ini kepada kementerian terkait supaya penyelesaian masalah Orang Rimba maksimal. Sayangnya, menurut dia satgas ini baru dibahas pada April mendatang. Padahal masalah dihadapi Suku Anak Dalam cukup pelik, mulai dari sengketa lahan, ancaman fisik, dan krisis pangan.
"Satgas ini belum direalisasikan karena masih perlu dibicarakan dengan para kementerian. Kira-kira April satgas ini akan dibahas," ucap Jaleswari.
Jaleswari menambahkan, dasar pendirian satgas adalah putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 45 tahun 2011 tentang Kehutanan. Sehingga dengan dasar hukum tersebut, Jaleswari berharap satgas ini bisa bekerja di bawah komando Presiden Joko Widodo.
"Saya berharap satgas ini bisa berada langsung di bawah presiden. Karena jika kita melihat ke belakang dari MK 45 bahwa hutan negara bukan milik negara tapi milik masyarakat adat, dan masyarakat adat memiliki hak untuk dilindungi oleh negara," lanjut Jaleswari.
Baca juga:
Mereka Batal Nikah Karena Korupsi
6 Hal ini diam-diam bisa picu hasrat bercinta wanita
Agus Santoso habiskan Rp 19 miliar biayai pengikutnya hidup di hotel
Dua sejoli ciuman dan gesek kemaluan di KRL yang menuju ke Tebet
5 Fakta mengerikan ISIS Indonesia
Mereka meninggal di masjid usai beribadah
Jangan lewatkan:
Jawaban Suami di Kampung yang Ditinggal Istri Jadi TKW
Mungkinkah analisa Jokowi bakal dilengserkan diganti JK terbukti?
5 Alasan Xiaomi bakal kuasai jagat teknologi dunia
Cerita tragis belasan warga Suku Anak Dalam mati kelaparan di hutan
Ini kata Ahok soal pengacara Haji Lulung dijebloskan ke penjara
Kesal digosipkan soal perkawinan, bupati cantik ini pamer akta cerai