Survei Parameter: Mayoritas Publik Tak Ingin Gerindra Merapat ke Jokowi
Survei Parameter: Mayoritas Publik Tak Ingin Gerindra Merapat ke Jokowi. Menurut Adi, penolakan keras di suarakan secara konsisten oleh basis pemilih PDI-P, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PKS serta anggota ormas Islam seperti PERSIS, FPI dan PA 212.
Lembaga survei Parameter Politik Indonesia mengatakan bahwa mayoritas publik tidak menghendaki Partai Gerindra merapat ke Koalisi Jokowi-Maruf.
"Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresifitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Joko Widodo, hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju. Sementara yang tidak setuju 40,5 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (17/10).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Menurut Adi, penolakan keras di suarakan secara konsisten oleh basis pemilih PDI-P, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PKS serta anggota ormas Islam seperti PERSIS, FPI dan PA 212. "Sementara basis pemilih partai lain relatif cair dan moderat," lanjut Adi.
Adi menyebutkan, publik yang menyetujui Gerindra untuk bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf beranggapan bahwa Pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan. Selain itu, bergabungnya Gerindra dapat turut membantu menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.
Sementara mereka yang tidak setuju, kata Adi, dikarenakan belum mampu menerima kekalahan saat pilpres karena menganggap Joko Widodo curang. "Publik juga berharap dengan tidak bergabungnya Gerindra akan ada penyeimbang di luar pemerintah. Muncul juga data tentang ketidaksukaan antar pemilih Joko Widodo dan Prabowo," ucapnya.
Temuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia dalam kurun waktu 5 hingga 12 Oktober lalu. Kata Adi, populasi surveinya adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih sesuai undang-undang yang berlaku.
Sampel sebanyak 1.000 responden. Diambil dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ia menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview atau bertatap muka menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Quality control dilakukan mulai tahap pemilihan dan pelatihan SDM yang berkualitas hingga Spot Check sebanyak 20 persen data.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jika Gerindra Gabung Koalisi, Andreas Harap Jatah Menteri PDIP Tak Berkurang
Jokowi dan Surya Paloh Bertemu Bahas Kerja Sama dengan Partai Non-Koalisi
Prabowo Ceritakan Kisah Pemimpin 3 Negara Buat Yakinkan Kader Gabung Jokowi
PPP Keberatan Fadli Zon jadi Menteri Karena Sering Kritik Jokowi
Sandiaga Ungkap Alasan Kembali ke Gerindra Jelang Pelantikan Jokowi
Cerita Sandiaga Berkali-kali Tolak Tawaran Prabowo Balik ke Kursi Wagub DKI