Tanah dan Bangunan Milik Mantan Bupati Lampung Utara Disita KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, sebagai kewajiban pembayaran uang pengganti dalam kasus suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, sebagai kewajiban pembayaran uang pengganti dalam kasus suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.
"Pada Kamis (10/6) Jaksa Eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit dan Dormian telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor dengan Terpidana I Agung Ilmu Mangkunegara dan Terpidana II Raden Syahrial Alias Ami, dengan melakukan penyitaan beberapa aset milik terpidana Agung Ilmu Mangkunegara sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (11/6).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Agung Ilmu Mangkunegara selama 7 tahun ditambah denda sebesar Rp750 juta subsider 8 bulan kurungan.
"Terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp74,634 miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut," ungkap Ali.
Apabila terpidana Agung llmu Mangkunegara tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.
"Terpidana Agung Ilmu Mangkunegara telah membayar cicilan pertama pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2,1 miliar sehingga masih ada tagihan uang pengganti sejumlah Rp72,5 miliar," tambah Ali.
Selain itu majelis hakim mencabut hak Agung Ilmu Mangkunegara untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Adapun aset-aset Agung Ilmu Mangkunegara yang disita adalah:
1. Tanah seluas 734 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 329/Sp.J, di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadia Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Tanah dan Bangunan seluas 566 meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 845/Sp.J, di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadia Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
3. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 2 Sertifikat Hak Milik yaitu tanah seluas 8.396 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 7388/KD dan tanah seluas 4.224 meter persegi sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 7389/KD di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton, Kotamadia Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
4. Tanah dan Bangunan seluas 1.340 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 9440/Kedaton di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton, Kotamadia Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
5. Tanah dan Bangunan seluas 835 meter persegi sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 9784/Kdn di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Kotamadia Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
"KPK akan terus memaksimalkan upaya pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor melalui perampasan aset," ungkap Ali.
Baca juga:
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara
Hakim Vonis 7 Tahun Penjara Bupati Nonaktif Lampung Utara
KPK Setor Rp2,1 Miliar Cicilan Uang Pengganti dari Perkara Eks Bupati Lampung Utara
KPK Limpahkan Berkas Bupati Nonaktif Lampung Utara ke Pengadilan Tipikor
Berkas Lengkap, Eks Bupati Lampung Utara Segera Diadili Kasus Suap
KPK Periksa Bupati Lampung Utara Terkait Suap Sejumlah Proyek