Tarif dukun politik dari Rp 100 juta sampai Rp 1 triliun
Sang klien tidak perlu melakukan ritual khusus seperti berpuasa dan lain-lain.
Berdasarkan data KPU, sedikitnya ada 6.607 caleg yang bertarung memperebutkan 560 kursi DPR. Belum ditambah caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi incumbent atau caleg populer, tak perlu bersusah payah memperkenalkan diri. Namun bagi caleg pendatang baru, kerja keras sangat dibutuhkan.
Peluang ini yang ditangkap para 'dukun politik'. Mereka menawarkan cara alternatif agar para caleg yang kurang percaya diri, bisa menarik para pemilih saat Pemilu 2014 digelar.
Seperti yang ditawarkan oleh Dr KH Desembrian Rosyady S.Ag, SH, SE, MM, MBA. Melalui pamflet, dia menawarkan jasanya. Tak hanya bagi caleg, para calon kepala daerah juga bisa menggunakan jasanya.
"Untuk caleg tingkat kabupaten/kota Rp 100 juta, tingkat provinsi Rp 200 juta. Untuk DPR pusat Rp 300 juta," kata Desembrian ketika dihubungi merdeka.com, Senin (16/9).
Tarif lebih tinggi dipatok untuk calon kepala daerah. Untuk bupati atau wali kota, mahar yang harus disediakan Rp 2 miliar, sedangkan untuk calon gubernur, minimal Rp 5 miliar, tergantung wilayahnya.
Sementara untuk para calon presiden, Desembrian memasang tarif yang luar biasa tinggi. "Untuk capres Rp 1 triliun," ujarnya.
Desembrian mengaku sudah berpraktik sejak tahun 1997 di Jakarta. Dia mengklaim, banyak politisi dan calon kepala daerah yang sukses dikawalnya.
"Tapi saya tidak bisa bilang siapa saja. Itu kan rahasia saya dan klien saya," kelitnya.
Dia menjelaskan, bagi para calon klien, mereka diminta menyetorkan nama, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dapil, partai, hingga alamat rumah mereka. Kemudian dia melakukan ritual untuk menghitung peluang sang calon klien tersebut.
"Dalam tujuh hari, saya akan berikan jawaban apakah dia bisa lanjut atau tidak. Kalau misalkan jawabannya dia gak bisa lanjut, terserah dia. Kalau dia mau lanjut berarti harus menyiapkan syaratnya," ujar Desembrian.
Pria yang mengaku lahir di Malang ini mengungkapkan, sang klien tidak perlu melakukan ritual khusus seperti berpuasa dan lain-lain. "Untuk yang muslim cukup membaca ayat tertentu dari Alquran. Sisanya saya yang mengerjakan," ujarnya.
Namun Desembrian enggan mengungkapkan ritual apa saja yang dilakukan. "Insya Allah pasti jadi," tukasnya.
Baca juga:
PKS: Praktik dukun politik itu syirik
Ini tempat praktik dukun politik bergaransi caleg langsung jadi
Caleg datangi dukun politik karena kurang percaya diri
Garansi insya Allah jadi, dukun politik ngaku keturunan nabi
Dukun politik tawarkan jasa, garansi pasti jadi wakil rakyat
-
Mengapa perolehan suara Partai Demokrat merosot di Pemilu 2014? Merosotnya perolehan suara ditengarai karena konflik internal dan beberapa tokoh partai yang terciduk kasus korupsi.
-
Bagaimana perolehan suara Gerindra di Pemilu 2014? Pemilu 2014, Perolehan Suara Meroket
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.