Temui Konstituen Pelaku UMKM, Misbakhun Gencarkan Sosialisasi QRIS BI
Legislator Partai Golkar itu menyatakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya yang menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan standardisasi pembayaran menggunakan metode kode quick response (QR) dari Bank Indonesia (BI).
Legislator Partai Golkar itu menyatakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.
-
Kapan QRIS di luncurkan? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS ini sendiri telah diluncurkan oleh Bank Indonesia di tanggal 17 Agustus 2019.
-
Apa itu QRIS? Transaksi QRIS dinilai serupa dengan uang elektronik seperti e-toll.
-
Bagaimana QRIS membantu menghindari masalah kekurangan kembalian? Misalnya pembayaran tol tanpa menggunakan e-toll. Pada saat kita membayar tol dengan uang cash, kalau kita ada kelebihan, enggak ada kembalian, kita berarti kan ya sudahlah (direlakan). Tapi kalau kita menggunakan e-toll, ya itu kan dengan sendiri kan tidak ada lagi biaya lain," paparnya.
-
Apa itu QRIS Crossborder? FYI aja nih, QRIS Crossborder merupakan project bersama Bank Indonesia yang menerapkan mekanisme pembelian atau pembayaran di merchant lintas negara dengan skema QR Code.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
Misbakhun mengampanyekan penggunaan QRIS tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada 10-11 Februari 2023. Dalam kunker itu, Misbakhun juga menjadi pembicara pada sosialisasi QRIS yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan BI.
Pada Jumat (10/2), Misbakhun menghadiri diskusi bertema 'Peran QRIS Dalam Mendorong Pelaku UMKM Naik Kelas' di Balai Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.
Adapun pada Sabtu (11/2), Misbakhun menjadi narasumber diskusi bertema 'Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Akses Pembiayaan Bagi Para Pelaku UMKM' di Kota Pasuruan.
Pada dua pertemuan itu, Misbakhun menjelaskan BI meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019. Menurut dia, jumlah pedagang atau merchant pengguna QRIS terus bertambah.
"BI adalah mitra kami di Komisi XI DPR. QRIS ini merupakan program unggulan BI, termasuk untuk bapak dan ibu pelaku UMKM," ujar Misbakhun di hadapan ratusan pedagang kecil yang menghadiri sosialisasi di Gedung Karya Indah, Kota Pasuruan.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan merchant pengguna QRIS terus bertambah. Pada akhir 2020, pengguna merchant pengguna QRIS belum mencapai 6 juta.
Namun, pada November 2021, terdapat 12 juta merchant pengguna QRIS. Setahun kemudian, data BI per November 2022 menunjukkan pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant.
"Dari jumlah itu, sekitar 90 persen adalah pelaku UMKM," tutur Misbakhun dalam sosialisasi yang juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Samsun Hadi tersebut.
Selain itu, jumlah transaksi melalui QRIS juga bertambah. Misbakhun pun meyakini para pelaku UMKM, termasuk di Pasuruan, memiliki potensi besar untuk terus tumbuh melalui ekosistem ekonomi digital.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga menyatakan komitmennya untuk terus membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha. Menurut Misbakhun, program untuk pelaku UMKM itu mencakup pelatihan usaha dan akses permodalan.
Dia menambahkan, BI memiliki Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Misbakhun menjelaskan selama ini PSBI menyasar para pelaku UMKM.
"Pada tahap pertama, pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan mendapat bantuan peralatan produksi melalui PSBI. Jika bapak dan ibu mampu memproduksi barang dengan baik dan diterima pasar, selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan," tuturnya.
Misbakhun menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggencarkan program untuk UMKM. Sejak 2015, tutur Misbakhun, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan sebesar 6-12 persen. Dengan demikan para UMKM pun makin terbantu.
"Pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan melalui KUR hanya membayar bunga sebesar enam persen. Ini bentuk kehadiran negara dalam membangun UMKM kita," ujarnya.
Pada kesempatan sama, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjelaskan pemda terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang. Menurut dia, masih banyak pelaku UMKM di Kota Pasuruan yang belum memiliki izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Ternyata banyak pelaku UMKM kita yang belum mempunyai NIB, sedangkan syarat akses permodalan di perbankan, di antaranya, harus memiliki NIB," ujar Adi.
Oleh karena itu, Pemko Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Data (SIDUTA) untuk melakukan asesmen terhadap para pelaku UMKM. Selanjutnya, Pemko Pasuruan akan memfasilitasi para pelaku UMKM mengurus izin dan NIB.
"Pengurusan perizinan dan NIB juga mudah melalui fasilitas di Mal Pelayanan Publik," kata Adi.
Adapun Samsun Hadi mengatakan saat ini BI mendorong UMKM berkembang melalui digitalisasi (go digital) dan perluasan pasar (go international).
"Untuk ini, BI sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya," ucap Samsun.
Menurut Samsun, BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM di Kota Pasuruan. "Kami punya program sertifikasi halal, QRIS, pendampingan perizinan, NIB, dan banyak pelatihan pengembangan UMKM," ujar Samsun Hadi.
(mdk/bal)