TNI AD dapat dana Rp 70 M untuk amankan Pemilu

Setiap komandan teritori harus mampu melihat permasalahan di daerah. Mulai tingkat RT hingga nasional.

Pemerintah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk dana pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.
TNI Angkatan Darat memperoleh porsi terbesar dengan alokasi 60-70 persen dana pengamanan Pemilu. Atau sekitar Rp 60-70 miliar.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menginstruksikan para pejabat teritorial untuk benar-benar melihat situasi agar mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan di wilayah.

Bintara pembina desa (babinsa) harus mengetahui kemungkinan adanya persoalan di kampung, RT, atau RW.

"Di tingkat kecamatan, komandan rayon militer (Koramil) juga harus bisa memetakan ancaman di tingkat kecamatan. Di tingkat kota atau kabupaten, komandan distrik militer (Kodim) yang bertanggung jawab," kata Jenderal Budiman usai membuka Rapat Pimpinan TNI AD 2014, di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (15/1),

Di tingkat provinsi dan wilayah, setiap Panglima Kodam juga diminta betul-betul mempersiapkan diri dan bisa berkomunikasi dengan baik. Hal ini perlu untuk meredam kericuhan akibat pesta politik lima tahunan tersebut.

Budiman juga kembali menegaskan kepada seluruh prajuritnya agar menjaga netralitas TNI AD pada pelaksanaan Pemilu 2014 nanti.

"Saya tegaskan dan yakinkan netralitas TNI AD betul-betul merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Bila ada di antara perorangan atau kelompok yang melakukan pelanggaran, maka dengan tegas akan ditindak," kata Budiman.