TNI siap bubarkan aksi berbau politis saat minggu tenang Pilkada
TNI siap bubarkan aksi berbau politis saat minggu tenang Pilkada. Gatot juga sudah memerintahkan Dandim, Danrem dan Pangdam untuk mengawasi perkembangan situasi di sejumlah daerah jelang Pilkada. Dia menginstruksikan jajarannya segera turun saat Polri membutuhkan bantuan tanpa harus melapor lebih dulu.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah mendapat informasi bakal ada aksi massa jelang perhelatan Pilkada serentak pada 15 Februari nanti. Gatot berharap Bawaslu benar-benar mengawasi aksi tersebut karena dikhawatirkan bernuansa politis.
"Makanya di situlah perlu Bawaslu untuk benar-benar mengawasi agar semuanya tenang," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).
Gatot menegaskan, TNI siap berdiri di belakang Bawaslu jika aksi itu benar-benar bermuatan politik. Bahkan, kata dia, TNI dan Polri siap membubarkan aksi jika mengarah kepada penjegalan terhadap calon yang siap bertarung di Pilkada.
"Apabila ada informasi demo pada minggu tenang yang berbau politis pilkada maka Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ucap Gatot.
Bukan hanya itu, Gatot juga sudah memerintahkan Dandim, Danrem dan Pangdam untuk mengawasi perkembangan situasi di sejumlah daerah jelang Pilkada. Dia menginstruksikan jajarannya segera turun saat Polri membutuhkan bantuan tanpa harus melapor lebih dulu.
"Apabila ada perkembangan situasi dan polisi meminta bantuan, bantu dulu baru lapor. Bukan lapor dulu baru bantu agar cepat dapat diatasi," ucapnya.
Disinggung berapa total jumlah pasukan yang disiapkan TNI untuk diperbantukan mengamankan jalannya Pilkada, dengan tegas Gatot mengatakan berapa pun jumlah yang dibutuhkan Polri, TNI siap menurunkan semua personelnya untuk mengawal Pilkada.
"Apa yang diminta Polri kita kasih jumlahnya berapa pun juga. Dan saya selalu menyiapkan cadangan tergantung daerahnya masing-masing," pungkas Gatot.
Baca juga:
Mendagri sebut persiapan Pilkada serentak sudah 95 persen
Pilkada serentak, Golkar klaim kuasai Kalimantan Selatan
Polri terima 220 pelanggaran kampanye dan cuma 9 diproses hukum
Wiranto: Banyak pemimpin jadi pembesar, orientasinya sedot kekayaan
Golkar targetkan kemenangan 100 persen di seluruh Pilkada Kalsel
Menkopolhukam minta tidak ada alasan pilkada gagal dan rusuh
Wiranto sebut keberhasilan pilkada jadi tolak ukur negara demokrasi
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.