Tolak Bela Negara, Koalisi LSM nilai jadi beban anggaran negara
Sebelumnya pemerintah menyebut program ini bukan berbentuk wajib militer seperti yang diterapkan di beberapa negara.
Penolakan wacana program bela negara yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan terus bergulir. Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung Imparsial, KontraS, Elsam, LBH Jakarta, Setara Institute, dan Indonesia Tanpa Militierisme menyatakan setiap warga negara berhak menolak agenda wajib militer.
"Menolak penyelesaian konflik dengan senjata diatur dalam DUHAM (Deklarasi Universal HAM) pasal 18 dan ICCPR (Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik) pasal 18 sebagai tafsir progresif atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (14/10).
Menurut Al Araf, Komisi Tinggi HAM PBB juga mengeluarkan resolusi mengenai adanya hak untuk menolak wajib individual atas agenda militer. Agenda bela negara yang dibuat Kementerian Pertahanan sangat tidak tepat.
"Bela negara jangan dimaknai sebagai bentuk militerisasi sipil melalui pendidikan dasar kemiliteran tetapi harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun bangsanya dengan berbagai cara," ujar dia.
Sementara di tempat yang sama, Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan memberantas korupsi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperjuangkan HAM. Padahal, dana Kementerian Pertahanan masih kurang dalam pengadaan alutsista.
"Pembentukan bela negara oleh Kemenhan dengan target 100 juta warga negara jelas akan menjadi beban bagi anggaran negara," ujar Wahyudi.
Baca juga:
Pro kontra Bela Negara, apa urgensinya?
DPR sebut modernisasi alutsista TNI lebih baik dibanding Bela Negara
Menko Polhukam tak tahu secara detail soal Bela Negara
Ketua DPR dukung perekrutan 100 juta kader bela negara
Soal bela negara, Ketua DPR bakal minta penjelasan Menko Polhukam
Fadli Zon soal Bela Negara: Jangan hanya ide tapi tidak jelas
Dukung program Bela Negara, Komisi I siap rancang UU & anggaran
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Apa yang terjadi di gudang peluru di Bekasi? Gudang peluru di Bantargebang, Bekasi meledak. Api membumbung tinggi. Ledakan juga terjadi berkali-kali.
-
Apa itu Ngarak Panganten di Bekasi? Ngarak Panganten sendiri merupakan salah satu prosesi dari keseluruhan rangkaian pernikahan adat di Bekasi.Biasanya warga setempat bebas menentukan akan memakai adat Sunda atau Betawi yang sama-sama kental di sana. Terpenting, prosesi Ngarak Panganten harus dimasukkan sebagai salah satu urutan rangkaian pernikahan di wilayah Bekasi.
-
Dimana kerangka manusia ditemukan di Bekasi? Dia menjelaskan, kerangka manusia ditemukan di lahan Kosong Grand Wisata, Kampung Bulak Jambu, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada pukul 17:00 WIB pada Rabu, 4 September 2024.
-
Kenapa Ngarak Panganten dilakukan di Bekasi? Tradisi Ngarak Panganten sendiri memiliki maksud yang baik bagi kedua pengantin, yakni mengenalkan pernikahan mereka sehingga tidak timbul fitnah.Ini sekaligus untuk menjunjung budaya lokal Betawi yang kental dan agamis.
-
Kapan kerangka manusia ditemukan di Bekasi? Dia menjelaskan, kerangka manusia ditemukan di lahan Kosong Grand Wisata, Kampung Bulak Jambu, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada pukul 17:00 WIB pada Rabu, 4 September 2024.