Tolak Hadir RDPU soal Capim KPK, ICW Sebut Tak Ada Undangan Resmi dari DPR
Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum dengan koalisi masyarakat sipil. Perwakilan LSM yang hadir adalah Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Presidium Poknas, dan Indonesia Police Watch.
Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak datang ke Komisi III dalam dengar pendapat umum dalam proses uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK. ICW berdalih tak menghadiri rapat RDPU itu karena tidak ada undangan resmi dari DPR.
"Pada dasarnya undangan secara resmi dari Komisi III DPR RI setelah di cek tidak ada datang ke kantor ICW," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melalui pesan singkat, Rabu (11/9).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk mengkritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW mengkritik KPK? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Bagaimana cara ICW mengkritik KPK? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Dimana ICW melakukan aksi protes? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Bagaimana IPM Kaltim diukur? Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum dengan koalisi masyarakat sipil. Perwakilan LSM yang hadir adalah Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Presidium Poknas, dan Indonesia Police Watch.
Rapat tersebut diselenggarakan secara terbuka. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari PDI Perjuangan Herman Hery. Rapat dengar pendapat itu berkaitan dengan seleksi calon pimpinan KPK.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengklaim sebetulnya lembaga yang kritis dalam isu korupsi, seperti ICW bisa saja hadir dalam RDPU. Namun, kata dia, tidak perlu ada undangan dari DPR, tinggal bersurat ke sekretariat.
"Kami minta yang ingin hadir format resmi ya kirim surat ke sekretariat komisi III, kita akan hadir sehingga kami undang, secara resmi walaupun via WA karena waktunya terbatas. Jadi sudah kita kasih kesempatan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Sekjen PPP itu mengaku tidak pilih-pilih LSM. LSM yang kerap mengkritik Komisi III maupun proses seleksi Capim KPK diundang.
"Tidak ada, bahkan Pak Nasir Djamil, saya termasuk yang pingin temen ICW datang. Sampaikan saja ke sini. Kan barangkali lebih bermanfaat menyampaikan di sini daripada di gedung KPK gitu," ucapnya.
Baca juga:
Komisi III Sindir ICW Dkk: Jangan Teriak Dari Lorong Gelap, Datang ke DPR
ICW Absen, IPW Hadiri RDPU Soal Capim KPK dengan DPR
ICW Ingatkan Presiden Soal Integritas Capim KPK Agar Tidak Tersandera
ICW Sebut Tidak Ada Alasan Jokowi Kirim Surat ke DPR Bahas Revisi UU KPK
KPK Tak Punya Gigi Jika Prosedur Penyadapan Dikebiri
'Tak Ada Jalan Lain, Presiden Harus Menolak Revisi UU KPK'
KPK Duga Ada Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi