Tolak hasil Pilpres di Nias Selatan, pendemo geruduk KPU Sumut

KPU Sumut telah menyerahkan permasalahan Pilpres di Nias Selatan ke tingkat pusat dan DKPP.

Sehari jelang sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), demo berlangsung di KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, Selasa (5/8). Pengunjuk rasa menolak tegas hasil Pilpres di Kabupaten Nias Selatan yang telah diputuskan KPU.

Unjuk rasa dilakukan puluhan orang mengatasnamakan Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan. Selain berorasi, dalam aksi ini pendemo membawa spanduk dan sejumlah poster yang menerangkan tuntutannya.

Mereka menyatakan telah terjadi praktik-praktik kecurangan yang masif dalam pemungutan suara Pilpres di Nias Selatan. "Banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nias, namun kenapa KPU tetap memaksakan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019," kata Tomas Lature, koordinator aksi di depan kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa (5/8/).

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan menyatakan, kecurangan yang terjadi di antaranya rekayasa jumlah DPT di setiap TPS di 27 kecamatan di Nias Selatan. Mereka juga menuding jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS rata-rata di bawah 50 persen namun yang direkapitulasi KPUD Nias Selatan bahkan melebihi 100 persen dari DPT.

"Karena itu kami menolak tegas hasil Pilpres di Nias Selatan yang telah diputuskan KPU. Kami meminta pemilihan ini diulang," kata koordinator aksi disambut teriakan massa.

Pengunjuk rasa juga mendesak KPU Sumut untuk menindak tegas seluruh komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Mereka juga meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Sumut, agar segera merekomendasikan pemecatan komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan.

"Kami juga meminta pemungutan ulang di seluruh Nias Selatan," sambung Tomas.

Massa aksi akhirnya diterima komisioner KPU Sumut, Evi Novida Ginting. Dia mengatakan, KPU Sumut telah menyerahkan permasalahan Pilpres di Nias Selatan ke tingkat pusat. Dugaan pelanggaran Pilpres juga telah diserahkan ke DKPP. "Ketidakpuasan massa terhadap tahapan itu semua ada di Bawaslu dan DKPP. Untuk pemecatan itu merupakan hak DKPP, kami tidak punya hak memberhentikan langsung," katanya.