Tolak pelemahan KPK, warga Solo kirim peti mati ke kantor KPK
"Kalau UU KPK direvisi, kami yakin koruptor akan makin merajalela," kata Bambang.
Rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang disampaikan di Badan Legislasi (Baleg) DPR mendapat tentangan dari masyarakat. Seorang warga Solo bahkan menggelar aksi tunggal dengan menyeret peti mati di jalanan kota Solo, Kamis (15/10).
Di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, peti berwarna putih tersebut ditaburi kembang mawar merah. Usai tabur bunga, warga bernama Bambang Saptono tersebut menyeret peti ke Kantor Pos Besar Solo, yang berjarak 500 meter. Sambil membawa poster bertuliskan 'Tolak revisi UU KPK' pria tengah baya itu terus menyerukan agar masyarakat ikut menolak revisi UU KPK.
"Kalau UU KPK direvisi, kami yakin koruptor akan makin merajalela. Jika revisi UU disahkan KPK jelas akan mati. DPR RI ngotot, di dalamnya adalah partai-partai politik. Saya sebagai rakyat Indonesia menolak berkembangnya korupsi," tandasnya.
Pemerintah, lanjut dia, akhir-akhir ini berencana menunda revisi UU KPK. Dia menilai sikap tersebut kurang tegas, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memberi kesempatan DPR untuk melakukan revisi. Pemerintah, lanjut dia, seharusnya tegas dalam bersikap.
"Saya kirimkan peti mati ini sebagai simbol matinya KPK. Kalau DPR dan pemerintah masih nekat melakukan revisi UU KPK berarti korupsi tetap akan merajalela," katanya.
Selanjutnya Bambang membawa peti mati tersebut ke bagian pengiriman Kantor Pos Besar Solo. Peti tersebut selanjutnya ditimbang dan dikirimkan ke kantor KPK Jakarta.
Baca juga:
Menko Polhukam sebut revisi UU KPK akan digodok sampai tahun depan
Tolak revisi UU KPK, mahasiswa di Malang gelar aksi
Pimpinan DPR: Revisi UU KPK ditunda, pemerintah fokus kabut asap
Tolak RUU KPK, Rhoma nyanyi 'miskin makin miskin, kaya makin kaya'
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.