Tolak SPP SMA/SMK Negeri naik, Gus Ipul-Puti gratiskan pendidikan
Pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, telah menetapkan dalam visi-misinya, untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur, jika terpilih dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menolak kenaikan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur. Dia menilai, kenaikan akan memicu kepanikan di masyarakat.
"Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti para orangtua di masyarakat akan panik," kata Gus Ipul pada media di Kota Surabaya, Jumat (22/6/2018).
-
Kapan Yusuf mulai beternak itik? Ahmad Yusuf (22) sudah mulai beternak itik sejak usianya masih 15 tahun.
-
Kapan Sahrul Gunawan diwisuda? Alhamdulillah, guys! Hari ini, Selasa, 21 November 2023, setelah sukses banget lulus sidang tesis bulan April kemarin, kita semua merayakan Wisuda Magister Ilmu tafsir Al Quran universitas PTIQ yang pertama.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Gus Ipul dalam acara Malam Nuzulul Quran di Kota Pasuruan? Dalam momentum ini, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul ini mengingatkan kepada THL, Tenaga Kontrak, PPPK dan pejabat eselon III yang hadir untuk selau meminta pertolongan Allah SWT dalam segala urusan terutama dalam hal memajukan Kota Pasuruan.
-
Apa pesan utama Gus Ipul di Hari Pahlawan? “Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan Bangsa dan Negara,” ujar Gus Ipul.
-
Apa yang diraih oleh Yunifah Ismawati? Yunifah Ismawati menjadi salah satu wisudawati dalam acara wisuda pesantren tahfidz, berhasil menyelesaikan hafalan 20 juz.
-
Apa yang Yusuf Mannagalli Parawansa lakukan saat kuliah? Ia tak malu memasang rengkek di motornya demi membawa barang dagangannya.
Gus Ipul berpendapat, kekuatan belanja APBD Rp 30 Triliun, tahun 2018, mestinya Pemprov Jawa Timur mampu membiayai SMA/SMK Negeri, tanpa memberatkan para orangtua wali murid.
Saat ini, posisinya sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye, membuat dirinya tidak bisa ikut cawe-cawe. "Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu," kata dia.
Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Ia mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, bahwa banyak keluhan di masyarakat Surabaya mengenai kenaikan itu.
Menurut Risma, banyak siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.
Pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, telah menetapkan dalam visi-misinya, untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur, jika terpilih dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
Selain itu, Gus Ipul-Puti juga berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.
"Dengan APBD Jawa Timur saat ini, dan mematuhi konstitusi dan undang-undang, dimana 20 persen dari APBD dipakai anggaran pendidikan, maka sebenarnya kita mampu untuk membebaskan biaya pendidikan," kata Gus Ipul.
Ia memastikan, begitu dirinya dan Puti Guntur Soekarno terpilih dalam Pilkada Jawa Timur, 27 Juni 2018, maka dirinya segera menyusun rencana kebijakan yang kongkret untuk pendidikan gratis.
"Selesai kami dilantik, maka skema kebijakan pendidikan gratis itu bisa langsung diterapkan dan dinikmati oleh warga Jawa Timur," kata Gus Ipul.
Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga bersikap sama. Ia menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri.
"Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya warga masyarakat," kata Puti.
Ia menunjuk Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dengan sejumlah kepala daerah lain, yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis di daerahnya.
"Bu Risma, Pak Anas, bisa membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri. Begitu pula Pemerintah Kota Blitar. Praktik kebijakan ini bisa diadopsi di level provinsi," kata Puti.
Ketika SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota dan Kabupaten, seturut UU 20/2003 tentang Sisdiknas, banyak kepala daerah yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis.
Namun, sejak 2017, kebijakan itu berhenti. Ini akibat UU 23/2014, dimana urusan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim. Peralihan itu kemudian diiringi penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK Negeri. Ini dipayungi Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/71/101/2017 tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK.
(mdk/hhw)