Tragedi 1 Oktober 1965 adalah tragedi kemanusiaan yang harus dibuka

Ada empat kelompok yang mesti diajak ikut serta dalam upaya bersama mengungkap tabir gelap Tragedi 1965 ini.

Kepala Pusat Kajian Asia Tenggara Indonesia Dr Yosef Djakababa menyebut penyingkapan sejarah Tragedi 1965 saat ini perlu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Hal itu seiring perkembangan politik global pasca perang dingin, wacana mengenai penegakan HAM dan perkembangan arus informasi yang tidak bisa lagi dibendung, menuntut penyelesaian yang serius dari pihak pemerintah dan masyarakat Indonesia.

"Dari sudut pandang HAM, Tragedi 1 Oktober 1965 adalah tragedi kemanusiaan. Kisah korban dan para penyintas memenuhi syarat untuk diketahui oleh orang banyak," ujar Yosef dalam pemaparan awalnya di simposium nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', di Hotel Aryaduta, kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

"Ingatan tentang pembunuhan massal yang selama ini ditekan oleh rezim Orba melalui berbagai kebijakan, harus dibuka sejelas-jelasnya," katanya menambahkan.

Yosef menyebut, ada empat kelompok yang mesti diajak ikut serta dalam upaya bersama mengungkap tabir gelap Tragedi 1965 ini.

Selain kelompok masyarakat yang masih sangat meyakini narasi Orde Baru sebagai satu-satunya kebenaran perihal Tragedi 1965 tersebut, sudut pandang para korban dan penyintas yang selama ini didiskriminasi secara masif pasca '65 juga harus didengarkan dengan seksama.

"Selain itu, ada juga kelompok masyarakat yang masih bingung karena banyaknya narasi Tragedi 1965, dan kelompok masyarakat yang pada dasarnya tidak peduli terhadap tragedi tersebut dan relevansinya saat ini," ujar Yosef.

Yosef berharap, dengan sejumlah upaya yang dilakukan berbagai pihak saat ini guna menyelesaikan konflik terkait Tragedi 1965 secara nonyurisprudensi, masyarakat Indonesia bisa memahami. Bahwa memang ada sejarah kelam yang sempat dilalui oleh bangsa ini beberapa puluh tahun silam.

Selain itu, lanjut Yosef, semoga dengan adanya penyelesaian polemik sejarah ini dan upaya rehabilitasi terhadap para korban-korbannya, pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa belajar dari sejarah guna mencegah tragedi serupa terulang kembali.

"Kita harus mengakui bahwa dalam sejarah Indonesia, pernah ada konflik politik yang amat keras dan dialami oleh sesama manusia-manusia Indonesia. Diharapkan, pembelajaran ini bisa mengupayakan agar tragedi kemanusiaan semacam itu tidak akan terulang kembali pada bangsa ini," pungkasnya.