Tuntut kudatuli diusut, belasan pendemo geruduk DPP PDIP
Mereka mendesak agar Kepala BIN Sutiyoso turut diperiksa dalam kasus tersebut.
Belasan demonstran dari Forum Komunikasi Kerukunan (FKK-124) menggeruduk kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa meminta partai berlambang banteng tersebut mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM 27 Juli 1996, atau dikenal Kudatuli.
Pantauan merdeka.com, Selasa (20/10), massa FKK-124 mendatangi kantor PDIP sekitar pukul 12.00 WIB. Saat berdemo, salah satu orator menuding pemerintahan Jokowi-JK sengaja menghilangkan kasus tersebut secara sistematis.
Padahal, Jokowi sempat berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Kudatuli. Kesempatan untuk mengusut kasus tersebut sangat besar dilakukan PDIP dan Jokowi, sebab keduanya memegang kendali pemerintahan.
"Kami meminta kepada Megawati untuk mengusut," ujar orator sembari berteriak dengan megaphone. Pada kesempatan itu, mereka juga merekomendasikan salah satu pelaku untuk dijadikan tersangka, yaitu Kepala BIN, Sutiyoso.
Baca juga:
2015, polisi masih jadi pelanggar HAM nomor satu
Suram, isu HAM belum jadi perhatian negara ASEAN
Jaksa Agung sebut rekonsiliasi HAM masa lalu terbentur di UU KKR
Puluhan mahasiswa gelar demo peringati 16 tahun tragedi Semanggi
Istana belum bahas wacana rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).