Ukuran keberhasilan daerah tak cuma dari laporan keuangan BPK
Kepemimpinan Ridwan Kamil di Bandung terus mendapat sorotan. Hal ini terjadi seiring majunya wali kota Bandung itu sebagai calon gubernur di Pilgub Jabar 2018.
Kepemimpinan Ridwan Kamil di Bandung terus mendapat sorotan. Hal ini terjadi seiring majunya wali kota Bandung itu sebagai calon gubernur di Pilgub Jabar 2018.
Salah satu yang disorot yakni predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Pemkot Bandung, untuk Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah tahun ketiga, Pemkot Bandung meraih WDP untuk laporan keuangannya.
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kenapa Ridwan Kamil memberikan anggaran untuk RW di Jakarta? Usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing. "Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan," jelasnya.
-
Apa yang dikatakan Ridwan Kamil terkait Ketua Tim Sukses? Sebelumnya, bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan mengumumkan ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan RIDO alias Ridwan-Suswono dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) di kediaman Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024)."(Ketua timses) sehari dua hari pasti saya kabari," kata RK kepada wartawan di Jakarta.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Siapa yang memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil? Dalam pertemuan itu, Foke mengaku telah memberikan sejumlah wejangan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
Pakar kebijakan publik yang juga Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance, Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi menilai, WDP adalah sebuah predikat yang diberikan pada satu institusi pemerintah untuk laporan keuangan.
Oleh karenanya, menurut dia, tidak pas jika keberhasilan memimpin sebuah daerah hanya diukur dengan capaian WDP ini.
"Jika Ridwan Kamil disebut gagal, karena Laporan Keuangan Kota Bandung cuma meraih WDP, itu agak sulit diukur. Selain masalah yang dihadapi Kota Bandung untuk meraih WTP, sangat kompleks," jelasnya kepada wartawan, Jumat (1/6).
Pemkot Bandung dibantu BPK Jabar sudah meningkatkan kualitas pelaporan terutama dalam pencatatan aset, piutang tanah, dan utang jangka pendek yang merupakan akun-akun pengecualian tahun sebelumnya. Progres penyelesaian akun sebelumnya sudah menunjukkan progres yang signifikan dan berada pada jalurnya.
Namun, patut diakui membereskan aset (utamanya bangunan, jalan dan gedung) memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena diperlukan penelusuran bukti-bukti, inventarisasi, penilaian dan penyajian.
Sebagai gambaran, pada pada tahun 2016 lalu aset tetap Kota Bandung menyisakan masalah senilai Rp 2,28 triliun. Pada tahun 2017 jumlah ini menurun menjadi Rp 1,12 Triliun.
Demikian juga dengan utang Jangka Pendek. Pada tahun 2016 ada Rp 122 miliar utang, yang berkurang menjadi Rp 5 miliar di tahun 2017, yang belum didukung dengan perinciannya.
Menurut Yogi, prestasi Kota Bandung di bawah Ridwan Kamil tidak semata-mata hanya dilihat dari raihan WTP atas laporan keuangan.
"Ukuran penilaian tata kelola pemerintahan banyak. Kota Bandung sudah punya banyak prestasi, bahkan beberapa menjadi percontohan nasional," tutur dia.
Yogi mencontohkan, beragam aplikasi yang dibuat Kota Bandung telah digunakan oleh kota-kota lainnya di Indonesia, dan juga direkomendasikan oleh KPK.
Selain itu, menurut Yogi, opini WDP sejatinya hanya salah satu dari banyak apresiasi laporan yang keuangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Di sisi lain, Kota Bandung tahun 2017 juga mendapat predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (SAKIP) predikat A dari Kementerian Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di Pemkot Bandung insya Allah sudah berjalan dengan baik," ungkapnya.
Dalam amatannya, persoalan aset adalah pekerjaan berat yang dihadapi Ridwan Kamil yang menuntut upaya dan perhatian lebih tidak hanya dari Ridwan Kamil, juga dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan di Kota Bandung.
"Apa yang dilakukan Ridwan Kamil untuk membereskan masalah aset sudah cukup banyak, perlu dukungan lebih luas lagi, agar urusan ini bisa selesai, dan kota Bandung meraih WTP," tegasnya
Yogi menegaskan, raihan WTP untuk Kota Bandung sebenarnya hanyalah soal waktu. Setidaknya, dalam amatannya, Ridwan Kamil sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki predikat tersebut.
"Ini hanya masalah waktu saja, toh banyak juga sekarang, kepala daerah dapat WTP tapi malah dicokok KPK, kan tidak bagus juga," jelasnya.
Ditambahkannya, capaian predikat WTP ini juga tidak terlalu signifikan. "Justru penguatannya adalah berbagai macam penghargaan yang diraih Kota Bandung untuk tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
Baca juga:
Deddy Mizwar: Yang dipertanyakan, kenapa Kota Bandung belum pernah dapat WTP?
Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali dapat opini disclaimer dari BPK
Hasil audit BPK catat utang pemerintah terus naik sejak 2015
Sandiaga sebut WTP dari BPK hasil kontribusi 4 Gubernur DKI
Pemerintah Kota Bandung gagal raih WTP dari BPK
Lapor LHPK, Kemendagri raih opini WTP dari BPK