Upah dokter belum dibayar, pengguna Kartu Papua Sehat tak dilayani

Ternyata kesalahan ada pada Pemkab Kepulauan Yapen.

Kemelut tunggakan pembayaran tenaga medis dan dokter dari program kartu kesehatan sakti kembali terjadi. Kali ini, dokter dan perawat bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, menolak melayani pasien pengguna Kartu Papua Sehat.

Penyebabnya, jasa pelayanan kartu sehat itu ternyata belum dibayar oleh pemerintah setempat.

"Kami mendapat laporan dari perawat dan petugas kesehatan di RSUD Yapen pada 16 April 2016, pukul 13.00 WIT, bahwa mereka mengadu kalau tidak melayani pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS)," kata Kepala Bidang Respons Emergency Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Darwin Rumbiak, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Minggu (8/5).

Menurut Darwin, alasan para dokter dan tenaga medis enggan melayani pasien pengguna KPS, karena mereka belum menerima pembayaran jasa pelayanan kartu sehat.

"Mereka tidak melayani pasien KPS karena tidak menerima jasa pelayanan kesehatan sakti itu. Jasa pelayanan kesehatannya belum dibayarkan," ujar Darwin, seperti dilansir dari Antara.

Akhirnya, proses pelayanan kesehatan di rumah sakit setempat sedikit terganggu. Namun, kata Darwin, setelah UP2KP melakukan konfirmasi terkait dengan pembayaran upah dokter dan para perawat dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, Silvanus Sumule, ternyata masalahnya ada pada pemerintah kabupaten. Hal itu lantaran Kabupaten Kepulauan Yapen belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2015, kepada Dinas Kesehatan Papua selaku pembina buat pembayaran jasa tahun ini.

"Dengan demikian, maka anggaran pembayaran jasa pelayanan pasien KPS masih tertahan pada Pemerintah Provinsi," ucap Darwin.

Darwin berjanji tim UP2KP segera mencari penyelesaian persoalan kesehatan di Kepulauan Yapen. Sebab, pelayanan kesehatan di RSUD Yapen harus terus berjalan tanpa hambatan.