Usai menggeledah, penyidik KPK segel ruang kerja Wali Kota Blitar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar di Balai Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (7/6). Penyegelan ini diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang saat ini ditangani lembaga tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar di Balai Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (7/6). Penyegelan ini diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang saat ini ditangani lembaga tersebut.
Dari pantauan di lokasi, KPK datang ke Balai Kota Blitar sekitar pukul 11.30 WIB. Ada empat penyidik tiba. Mereka didampingi Kabag Umum Pemkot Blitar Ninuk Sisworini dan langsung masuk menuju ke ruangan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Setelah beberapa lama di dalam ruangan, Tim Penyidik KPK keluar. Mereka terlihat tidak membawa berkas apapun dari dalam ruangan tersebut. KPK juga langsung menyegel ruangan itu.
Kabag Umum Pemkot Blitar Ninuk Sisworini enggan dimintai konfirmasi. Ia meninggalkan lokasi, setelah rombongan penyidik meninggalkan tempat.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Muhammad Sidik yang datang ke Mapolresta Blitar hingga kini juga belum keluar. Ia sebelumnya datang sekitar pukul 06.30 WIB dengan mengendarai mobil. Namun kendaraan tersebut diparkir di luar halaman mapolresta.
Saat datang, Sidik mengenakan baju batik khas aparatur sipil negara (ASN). Namun, belum diketahui maksud kedatangan kepala dinas tersebut ke Mapolresta Blitar, apakah terkait kabar OTT yang diduga juga melibatkan Wali Kota Blitar.
Ia juga tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan yang sudah di depan Mapolresta Blitar sejak Rabu (6/6) malam. Saat datang, dia langsung masuk ke dalam halaman kantor polisi itu.
Sebelumnya, rombongan KPK juga telah ke rumah dinas Wali Kota Blitar pada Kamis dini hari. Awalnya, diketahui ada tiga kendaraan yang keluar dari mapolresta, lalu ke rumah dinas.
Di rumah dinas, dua kendaraan terlihat masuk ke dalam, tapi satu kendaraan di luar. Petugas yang diduga KPK setelah keluar dari dalam rumah, terlihat membawa sejumlah dokumen. Mereka kemudian masuk dan meninggalkan lokasi.
Suasana di Mapolresta Blitar di Jalan Panglima Sudirman, Kota Blitar, hingga kini masih dijaga ketat. Petugas bersenjata lengkap masih berjaga di pintu masuk menuju markas polisi tersebut. Mereka juga tetap tidak mengizinkan yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/6) malam di Jawa Timur. KPK mengamankan lima orang dalam OTT di dua daerah Jawa Timur yakni, Blitar dan Tulungagung.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kelima orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
"Kita akan "update" dan sampaikan secara lebih lengkap dalam waktu sekitar 24 jam, karena penentuan status orang-orang yang diamankan itu batas waktunya 1x24 jam sesuai dengan KUHAP," kata Febri. Dikutip dari Antara.
Baca juga:
Datangi Mapolresta Blitar, Kadisdik bungkam saat ditanya wartawan
Kadis PUPR Tulungagung ditangkap KPK usai buka bersama anak yatim
KPK geledah rumah dinas Wali Kota Blitar
OTT Blitar-Tulungagung, belum ada kepala daerah yang ditangkap KPK
KPK periksa Bupati Bengkalis usut aliran suap Rp 1,9 miliar