Utamakan pelayanan jemaah jadi fokus pemerintah musim haji tahun ini
Sukses penyelenggaraan ibadah haji tak lepas dari upaya kerja bersama dan gotong royong. Penting bagi pemerintah memberikan layanan maksimal kepada jemaah Indonesia ketika menjalani ibadah.
Sukses penyelenggaraan ibadah haji tak lepas dari upaya kerja bersama dan gotong royong. Penting bagi pemerintah memberikan layanan maksimal kepada jemaah Indonesia ketika menjalani ibadah.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah Haji 1438 H/2017 M di Kota Madinah, pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Arab Saudi.
"Jemaah haji asal Indonesia harus dapat menikmati berbagai layanan mulai dari yang pokok hingga ke masalah terkecil sekalipun, termasuk terpenuhinya ketersediaan air minum bagi para jemaah dalam menghadapi badai panas (heat stroke) di Tanah Suci," ujar Menko Puan dalam keterangannya, Jumat (21/4).
Pada rakor itu juga disampaikan laporan terkini Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, antara lain memaparkan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), akomodasi jemaah selama berada di Madinah maupun Makkah. Selanjutnya profil jemaah haji Indonesia dipastikan berangkat menunaikan ibadah haji pada Musim Haji tahun 2017.
Sebanyak 111.159 calon haji terhitung per 18 April 2017, pelunasan BPIH untuk haji reguler telah dilunasi, atau sekitar 54,49 persen. Sedangkan haji khusus sebanyak 10.773 calon haji atau sekitar 68,78 persen.
Sejauh ini, Kemenag telah mengupayakan pemondokan atau akomodasi jemaah selama berlangsungnya ibadah haji, yaitu di Kota Makkah telah mencapai 98,95 persen atau berkapasitas sekitar 205.394 calon haji. Sedangkan di Kota Madinah mencapai 36,72 persen atau berkapasitas sekitar 75.429 calhaj.
Akomodasi di Makkah berada di enam wilayah yaitu Aziziah, Mahbas Jin, Misfalah, Jarwal, Syisyah dan Raudah yang menggunakan 150 Hotel dan mampu menampung jemaah sekitar 207.880 calon haji. Sebanyak 150 hotel di enam wilayah itu telah dipastikan 100 persen khusus menampung jemaah asal Indonesia dengan. Sedangkan kebutuhan akomodasi jemaah haji di Kota Madinah sebanyak 207.740 pax. Progress negoisasi pemondokan telah mencapai 36 persen direncanakan dapat menampung sekitar 75.429 calon haji.
Menko PMK selanjutnya meminta para calon haji paham dan siap atas segala tahapan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kegiatan Manasik haji sejak masih di tanah air. Kondisi kesehatan juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
"Pemerintah mengimbau agar jemaah Haji Asal Indonesia dapat memahami kondisi tubuh mereka masing-masing untuk kemudian melakukan berbagai cara agar kondisi kesehatan serta stamina jemaah Haji tetap prima," ujarnya.
Masalah kesehatan dianggap penting, terlebih akan ada sekitar dua juta jemaah haji dari seluruh dunia. Nantinya mereka berkumpul di kawasan ARMUZNA (Arafah – Muzdalifah – Mina) dalam mengikuti puncak kegiatan ibadah haji.
"Rasa lelah tentu akan muncul. Kesehatan tubuh tetap harus terjaga agar tidak terjadi gangguan kesehatan yang kritis. Saya minta Tim tenaga kesehatan terus berkoordinasi hingga nanti para jemaah selesai melaksanakan ibadah hajinya," ungkapnya.
Pihaknya juga mengingatkan agar ke depan diusahakan 100 persen pemondokan menggunakan kontrak jangka panjang. Sehingga dapat ditekan biayanya. Selain itu, pentingnya gizi dalam menu makanan serta mempertimbangkan cita rasa Indonesia.
Terkait pelayanan di Arofah, dia mengingatkan kembali Menteri Agama agar terus meminta kepada Pemerintah Arab Saudi ikut memperhatikan fasilitas toilet. Selain demi kesehatan para Jemaah juga kenyamanan.
Fasilitas tenda juga mendapat perhatian. Setiap tenda hendaknya dilengkapi dengan AC memadai, agar secara tidak langsung mengurangi resiko heatstroke. Setiap tenda harus di perhatikan ketersediaan air minum agar jemaah haji tidak mengalami dehidrasi.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1438 H/2017 M antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegibriel, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono serta para pejabat terkait.
Usai memimpin dan memberikan arahan dalam rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan Ibadah Haji pada tahun 1438 H/2017 Menko PMK, Puan Maharani, didampingi Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, berkesempatan meninjau fasilitas Klinik Haji Indonesia yang sebelumnya merupakan Balai Pengobatan Haji Indonesia. Menkes menjelaskan bahwa masalah utama Klinik Haji Indonesia adalah terkait penyewaan tempat. Apabila dimungkinkan pada masa depan, klinik haji itu punya tempat permanen.
Menko PMK lalu mengecek langsung fasilitas ruang perawatan, stok obat-obatan, termasuk ruang gawat darurat. Guna menjaga kebersihan, memang saat peninjauan berlangsung, segala sarana kesehatan dibungkus/ditutup plastik. Namun Menko PMK sempat memastikan baiknya kondisi alat kesehatan itu dengan membuka penutupnya.
Fasilitas kesehatan yang ditinjau Menko PMK ini menyediakan 75 tempat tidur rawat, 20 tempat tidur UGD dan 80 petugas kesehatan haji. Sifat pelayanan adalah pelayanan dasar dan emergensi. Lantai 1 Klinik Haji Indonesia dimanfaatkan untuk ruang rawat Psikiatri, ruang rawat laki-laki dan perempuan dan ruang penunjang seperti radiologi, laboratorium, gizi, poli gigi dan ruang linen.
Sementara lantai 2 dipergunakan untuk depo obat dan alat kesehatan, dan ruang kerja petugas sanitasi surveilans dan siskohatkes. Guna memberikan pelayanan maksimal, Klinik Haji Indonesia dilengkapi dengan delapan ambulans dan 80 petugas.
Perhatian untuk memberikan pelayanan haji secara maksimal tidak hanya selama di Arab Saudi, tetapi juga sejak keberangkatan di Tanah Air. Pemerintah meminta agar ke depan disiapkan materi manasik menggunakan kearifan lokal. "Perlu disiapkan buku manasik disetiap embarkasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah," terangnya.
Sebelumnya di Jakarta, Menko PMK juga menggelar rapat koordinasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2017. Ini untuk memastikan berbagai kesiapan pelaksanaan ibadah rukun Islam ke-5 ini.