Utang perkara berkurang, kinerja MA, MK dan KY dipuji Jokowi

Sisa perkara hingga akhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah.

Presiden Joko Widodo menyatakan dalam mendukung percepatan konsolidasi demokrasi berlandaskan hukum yang berkeadilan, dia bersyukur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial terus memperkuat kinerjanya.

Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir tahun 2015 adalah yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara hingga akhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah.

"Ini berarti bahwa tunggakan perkara, secara konstan berhasil dikurangi," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Selasa (16/8).

Jokowi menjelaskan dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan. Saat ini, kata dia, tidak kurang 1,8 juta putusan pengadilan dari tingkat pertama, sampai putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersedia pada situs Putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, informasi tentang penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama, di tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersedia pada situs masing-masing pengadilan.

Dengan demikian akses publik terhadap proses perkara di pengadilan semakin luas. Selain itu, untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka dikembangkan Database yang berbasis teknologi informasi," katanya.

Selain memuji kinerja Mahkamah Agung, Jokowi juga mengapresiasi kiprah Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada kurun waktu Agustus 2015 hingga Juli 2016 telah menerima 244 permohonan perkara konstitusi. Dari jumlah itu, 92 perkara merupakan pengujian undang-undang, satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan 151 perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Sedangkan menyangkut perkara perselisihan pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari total 268 pilkada," katanya.

Hal serupa juga diutarakan olej Jokowi terhadap kinerja Komisi Yudisial yang telah berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.

Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas seleksi Hakim Agung. Hingga semester pertama tahun 2016 telah dilakukan seleksi 5 calon Hakim Agung dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

"Demikian pula penjatuhan sanksi tegas bagi para hakim yang melakukan pelanggaran terus ditegakkan, sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung reformasi peradilan dan membangun budaya hukum yang berwibawa," katanya.

Baca juga:
PPP nilai Jokowi copot Arcandra sudah tepat secara hukum dan politik
Di sidang tahunan, Jokowi puji kinerja DPR
Sidang tahunan MPR, Jokowi tantang berani keluar dari zona nyaman
Tiba di DPR, Jokowi sampaikan pidato kenegaraan
Kasus Arcandra, Jokowi harus minta maaf pada rakyat