UU dibatalkan, MK terancam dipenuhi politikus
Sejumlah politikus senior di DPR mulai mengincar kursi hakim MK.
Setelah Mahkamah Konstitusi ( MK ) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK , saat ini membuka peluang bagi politikus-politikus menjadi hakim MK . Salah satu uji materi yang dibatalkan oleh MK adalah persyaratan hakim konstitusi terkait politik.
Perppu yang diteken oleh Presiden, hakim konstitusi dengan latar belakang partai politik harus terlebih dahulu non-aktif minimal 7 tahun dari partainya. Jika Perppu yang sudah disahkan oleh DPR itu dibatalkan oleh MK , maka otomatis UU yang mengatur soal aturan itu tidak berlaku lagi.
Selasa (18/2) kemarin, politikus Senayan mulai ramai memperbincangkan pendaftaran calon hakim MK . Salah satu nama yang dimunculkan adalah Benny K Harman. Benny adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat .
"Memang belum ada pikiran untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim MK . Kalau teman-teman di DPR mengamanatkan, akan ditimbang sungguh-sungguh," ujar Benny kemarin.
Selain Benny, ada nama Achmad Dimyati Natakusuma . Menurut anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono, Dimyati dinilai juga kapabel untuk menjadi calon hakim konstitusi. "Mereka punya kapasitas, Pak Dimyati dan Pak Benny. Menurut saya pemikiran Pak Benny cukup baik," ujar Harry.
Tidak semua anggota Komisi III DPR setuju mengajukan calon dari DPR . Salah satunya penolakan datang dari anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Achmad Basarah. Dia meminta agar anggota komisi hukum tak ikut mendaftar sebagai calon hakim MK . "Jangan dari partai," ujar Basarah.
Basarah menambahkan, sebaiknya untuk sementara waktu partai moratorium dan harus berempati dengan kepercayaan publik. Menurutnya, publik masih trauma terhadap kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.
"Bukan tidak boleh. Harus ada toleransi psikologis untuk periode ini. Sebaiknya kader parpol menahan diri dulu. Supaya kredibilitas MK bisa kita pulihkan dalam waktu sesingkatnya. Sehingga tanggung jawab yang menjelang pileg dan pilpres ini dapat terpenuhi," ujarnya.
DPR saat ini masih mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon kembali setelah Akil Mochtar mengundurkan diri karena tersangkut kasus korupsi. Apalagi setelah MK membatalkan aturan proses seleksi hakim MK yang harus melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh panel ahli. Artinya, aturan kembali pada semula yaitu sembilan hakim MK berasal dari presiden, DPR dan Mahkamah Agung atau MA.
Baca juga:
Sudah 6 akademisi daftar calon hakim MK ke DPR
UU MK dibatalkan, Denny Indrayana sebut MK tak konsisten
Gerindra minta calon hakim MK dari DPR ditiadakan
Benny minta DPR cari calon hakim MK tidak sekadar politikus
UU MK dibatalkan, politisi ramai-ramai daftar hakim konstitusi
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Kenapa Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Apa harapan Anies Baswedan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? “Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,” kata Anies di MK.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Apa yang menjadi topik utama dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini? Mahkamah Konstitusi (MK) memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari ini, Sabtu, usai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU.