Vaksin Covid-19 Dijual, Menkes dan Erick Thohir Diminta Jadi Pedagang Saja
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengkritik kebijakan pemerintah yang menjual vaksin Covi-19. Haris menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berhenti jadi menteri dan beralih profesi menjadi pedagang.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengkritik kebijakan pemerintah yang menjual vaksin Covi-19. Haris menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berhenti jadi menteri dan beralih profesi menjadi pedagang.
"Jadi sebetulnya itu yang dilakukan negara (lindungi rakyat), bukan malah dagang. Kalau dagang berhenti saja jadi ini Menkes dan Erick Thohir, ini kan pedagang. Jadi berhenti saja jadi penjabat, jadi nanti di swiping sama Luhut Binsar Panjaitan kalau mereka naikin harga," kata Haris saat konferensi pers virtual, Rabu (12/7).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak memiliki sel. Virus merupakan parasit intraseluler obligat yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme biologis.
Saran dari Haris itu, dilatarbelakangi pandangannya terhadap pemerintah yang selama pandemi Covid-19 mengalami krisis kesehatan dan krisis pemerintahan, sehingga kerap memunculkan aturan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat.
"Jadi sebetulnya tumpang tindih ya, kita punya krisis kesehatan gara-gara krisis kepemimpinan di pemerintahan. Tapi juga krisis di pemerintahan makin kelihatan karena krisis kesehatan. Masalahnya banyak tugas negara yang harus dikerjakan," katanya.
Padahal, lanjut Haris, UNHRC (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa) pun telah mengeluarkan standar HAM yang dimana saat pandemi Covid-19, vaksin adalah suatu yang fundamental dengan memastikan negara yang memastikan kualitas, akses merata, sampai penambahan stok.
"Balik lagi ke kebijakan yang sedang ramai, ini jelas saya ingin mengatakan bahwa ini abuse of power yang artinya kesewenangan-wenangan kekuasaan yang menggunakan wewenangannya untuk mencari uang di tengah krisis seperti ini," bebernya.
Selain itu, Haris juga menyingung ketika masih adanya penolakan vaksin oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah memfokuskan turun ke lapangan memberi edukasi kepada masyarakat sebagaimana standar WHO.
"Setelah diedukasi harus dipastikan mereka paham dan tergerak untuk mau vaksin. Dan ketika semua itu harus meliputi adanya jaminan vaksinnya baik, vaksinnya berkualitas, tidak perlu kalau misalkan pulau-pulau yang terluar harus pergi jauh padahal vaksinnya hanya dua detik. Harusnya itu yang dilakukan negara," ujarnya.
Atas pandanganya itu, Haris menilai jika negara gagal dalam menangani permasalahan vaksin terkhusus ketika masa krisis gang dialami masyarakat. Dengan gelombang kritikan terhadap vaksik gotong royong individu berbayar.
"Ya memang akhirnya diserahkan kepada masyarakat lalu pidato gotong royong saling bantu warga, bantu warga. Kita enggak usah dipidatoin lagi seperti itu karena itu alamiah sebagai manusiawi. Itu sebetulnyanya sudah alamiah, enggak ada negara pun manusia sudah lakukan hal tersebut," pungkasnya.
Vaksin Gratis Tetap Ada
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar akan dimulai setelah jumlah vaksin Covid-19 yang diamankan pemerintah sudah masif. Hingga kini, pemerintah sudah mengamankan sekitar 132 juta vaksin Covid-19 baik dalam bentuk jadi maupun curah.
"Ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Budi dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7).
Menurut dia, jumlah vaksin Covid-19 yang akan datang ke Indonesia akan terus bertambah. Budi menyebut Indonesia mendapat 30 juta dosis vaksin pada bulan Juli 2021.
"Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta (dosis)," ujarnya.
Dia menjelaskan, vaksinasi gotong royong berbayar hanyalah salah satu opsi yang disediakan pemerintah. Sebab, ada perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mendapatkan akses vaksinasi gotong royong melalui jalur Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
"Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," jelas Budi,
Selain itu, dia mengungkapkan ada beberapa warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal, beraktivitas, dan berusaha di Indonesia baik di bidang seni ataupun kuliner yang ingin mendapatkan akses vaksinasi gotong royong. Dengan begitu, mereka nantinya dapat mengikuti akses vaksin gotong royong yang berbayar.
"Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," tutur Budi Gunadi.
Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar
Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.
Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7).
Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal ( herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.
Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.
"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7/2021).
Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.
"Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.
Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.
Baca juga:
Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tidak Gunakan APBN
Saham Kimia Farma Melonjak 12 Persen Meski Vaksin Berbayar Ditunda
Mengupas Untung Rugi Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Ekspresi Anak-Anak saat Disuntik Vaksin Covid-19
Vaksin Covid-19 Dijual, Menkes dan Erick Thohir Diminta Jadi Pedagang Saja
Update Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Per 12 Juli 2021