Vaksin Covid-19 Dijual, PKS Tagih Janji Jokowi Gratiskan untuk Masyarakat

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat. Namun, yang terjadi pemerintah justru menjual vaksin Covid-19 untuk individu seperti tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

2021-07-12 13:07:47

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat. Namun, yang terjadi pemerintah justru menjual vaksin Covid-19 untuk individu seperti tertuang dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

"Pemberian vaksin harus dipastikan gratis untuk masyarakat. Ini adalah janji Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2020," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (12/7).

Dia mengingatkan supaya Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan vaksin gratis. Supaya bisa mempercepat target vaksinasi nasional.

"Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Mufida.

Untuk mencapai target vaksinasi nasional banyak tantangan. Target satu juta vaksin per hari belum terealisasi secara konsisten. Masyarakat masih banyak yang belum bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Mufida menilai sebaiknya pemerintah fokus hal ini ketimbang membuka opsi vaksin berbayar.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa mempengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Mufida.

Pemerintah harus gencar berinovasi dalam menyelenggarakan vaksinasi. Serta memperbanyak tenaga vaksinator dan menambah kuota vaksin di daerah.

"Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fasyankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot," ujar Mufida.

Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerjasama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan program vaksin gratis untuk rakyat.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah Pandemi yang semakin berat ini," papar Mufida.

Catatan PKS

Wakil Ketua FPKS DPR Mulyanto mencurigai ada modus jahat menggerogoti hak rakyat, terkait vaksinasi berbayar yang dilakukan Kimia Farma. Menurut dia, alasan untuk mempercepat kekebalan komunal dengan skema dualisme vaksinasi tidak masuk akal.

"Ujung-ujungnya, karena vaksin gratis menjadi langka, maka rakyat terpaksa mengikuti vaksin berbayar. Ini kan bahaya akan merugikan rakyat, jangan sampai masyarakat yang tidak mampu terpaksa harus membeli vaksin mandiri ini," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis diterima, Senin (12/7.

Mulyanto bahkan membandingkan harga vaksin Covid mandiri yang mencapai hampir Rp 900 ribu untuk dosis lengkap, dengan bantuan sosial di masa pandemi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 300 ribu.

"Bansos yang Rp 300 ribu/bulan/keluarga tidak sebanding dengan harga vaksin Sinopharm, apalagi kalau harus disuntik dua kali untuk dosis lengkap," kesal Mulyanto.

Mulyanto juga khawatir, dengan rencana vaksin Covid berbayar ini maka program kuota vaksin gratis bukan ditingkatkan tapi malah sebaliknya.

"Saya khawatir perlahan-lahan berkurang. Padahal target sebaran vaksinasi sudah ditetapkan dan anggarannya sudah disiapkan. Tambahan lagi, kebijakan ini rentan dimanipulasi pihak yang mencari keuntungan, dengan mengalihkan vaksin gratis menjadi vaksin berbayar," jelas dia.

Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar yang ditawarkan Kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.

"Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut," kata Mulyanto.

Mulyanto bahakan menegaskan, alasan Pemerintah menjual vaksin Covid-19 dengan banderol mencapai hampir Rp 900 ribu sangat tidak rasional. Diketahui, menurut pernyataan pemerintah, vaksin dijual guna mempercepat herd immunity.

"Itu tidak rasional alasannya, jika ingin mempercepat herd immunity harusnya Pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi," jengkel dia.

Dia merinci, sejumlah tempat dapat dijadikan layanan vaksinasi yang lebih massif, seperti di puskesmas, klinik, hingga di kantor-kantor kelurahan, kantor RW dan posyandu.

"Jadi bukan dengan mudahnya membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat," tegas dia menandasi.

Tunda Vaksin Berbayar

Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.

Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7/2021).

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal ( herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.

"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7/2021).

Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.

"Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.

Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.

Pemerintah Tegaskan Tetap Beri Vaksinasi Covid-19 Gratis

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan pemerintah tetap menjalankan program vaksinasi gratis meski ada layanan vaksin berbayar yang dijalankan Kimia Farma dan Biofarma. Menurutnya, kebijakan itu menjadi alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan target kekebalan kelompok.

"Vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Semua lokasi vaksin gratis bisa masyarakat akses," kata Arya Sinulingga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/7).

Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan. Pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat.

"Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat. Masyarakat semakin banyak pilihan," ujar Arya.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno menegaskan program vaksinasi gratis dari pemerintah tidak terganggu meski ada vaksin berbayar tersebut.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Biofarma Bambang Heriyanto menuturkan vaksinasi gotong royong perorangan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19.

"Penyelenggaraan vaksinasi gotong royong ini terbuka bagi siapa pun atau pihak mana pun dengan catatan memiliki persyaratan sebagai fasyankes vaksinasi,” kata Bambang.

Lokasi penyaluran vaksin berbayar berada di delapan titik, yakni klinik Kimia Farma Senen, Pulogadung, dan Blok M di Jakarta. Kemudian, klinik Kimia Farma Supratman di Bandung, klinik Kimia Farma Citarum di Semarang, klinik Kimia Farma Sukoharjo di Solo, klinik Kimia Farma Sedati di Surabaya, dan klinik Kimia Farma Batubulan di Bali.

Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.

Setiap orang mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar itu mencapai Rp879.140 per individu. Kimia Farma akan membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin berbayar jenis Sinopharm tersebut mulai Senin (12/7).

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono

Baca juga:
Epidemiolog Soroti Vaksinasi Berbayar: Di Seluruh Dunia, Tidak Ada Vaksin Berbayar
Ini Alasan Masyarakat Mau Ikut Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Bupati Bogor Targetkan 4.000 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Setiap Pekan
Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dinilai akan Munculkan Ketimpangan
Kemenkes Jawab Pro Kontra Vaksin Gotong Royong Berbayar

(mdk/gil)