Veronica Koman Heran Pemerintah Banyak Turunkan Aparat, Tetapi KKB Masih Ada

Veronica menilai, pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua bukan menyelesaikan tapi justru menambah masalah baru di Papua.

2021-05-06 09:46:19

Pengacara sekaligus Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Veronica Koman, menyebut eskalasi konflik di Papua semakin meningkat. Padahal dia menilai, aparat yang diterjunkan ke Papua semakin banyak di era pemerintahan Joko Widodo.

"Di masa Jokowi ini justru makin banyak militer diturunkan ke Papua, terutama eskalasi ini udah jadi konflik di Papua, ini udah meningkat jadi konflik bersenjata sesuai hukum humaniter," katanya dalam dialog Stop Pelanggaran HAM, Papua Damai yang disiarkan GAMKI, Rabu (5/5).

Tetapi, dirinya merasa heran. Mengapa di saat pemerintah mengirimkan begitu banyak pasukan ke Papua. Di sisi lain kelompok bersenjata di bumi Cendrawasih makin kuat.

"Pertanyaannya kenapa ketika 2,5 tahun terakhir ini, di mana pemerintah Indonesia mengirimkan begitu banyak aparat tambahan tapi kenapa di saat yang sama TNPPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat) makin kuat," ucapnya.

"Itu pertanyaannya, itu kan berarti pendekatannya sudah salah dan gagal, itu sudah gagal tapi kenapa di ulang terus, sehingga makin banyak lagi yang meninggal meninggal terus," ujarnya.

Veronica menilai, pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua bukan menyelesaikan tapi justru menambah masalah baru di Papua.

"Kemudian pelabelan teroris ini bentuk keputus asaan, tapi ini membuat masalah baru," jelas dia.

Berharap Jokowi Suarakan Papua Seperti Konsensus Myanmar

Dalam kesempatan yang sama, Veronica sebenarnya sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo ketika menyuarakan konsensus untuk kedamaian di negara Myanmar. Tetapi, ia mempertanyakan kenapa Presiden tidak terlalu banyak bersuara untuk Papua sehingga bisa tercipta kedamaian.

"Pak Jokowi mengumumkan lima konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua, Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar, tapi kenapa tidak bisa untuk orang Papua sendiri," katanya.

Mestinya, kata dia, Jokowi menyuarakan Papua seperti halnya untuk Myanmar. Kemudian, mengajak Papua untuk berdialog damai.

"Misalnya bebaskan tahanan politik, kemudian deeskalasi kekuatan militer, kemudian tempuh dialog damai, itu yang kami minta selama ini, jadi mohon Pak Jokowi bisa seperti itu keluar, mengapa tidak bisa begitu juga untuk ke dalam," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah jangan sensitif ketika negara lain menyoroti isu HAM di Papua. Sebab, di Papua sendiri masih terjadi kekerasan.

"Saya apresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk berani leading untuk perdamaian di Myanmar, itu sangat bagus sekali. Sebenarnya itu contoh, jadi negara jangan sensi ketika negara lain bicara soal HAM Papua, karena Indonesia sebenarnya juga mempratikkan itu," pungkasnya.

Baca juga:
Komnas HAM Minta Jokowi Berani Ambil Keputusan Dialog Damai Dengan KKB
Begini Cara Polri Lakukan Pendekatan Tangani Konflik di Papua
Komnas HAM Dibully saat Protes Pelabelan KKB Sebagai Teroris
Asabri Berikan Manfaat Jaminan ke Keluarga Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB
Kapolda Papua: 6 Kelompok KKB Masih Aktif Mengganggu Warga Sipil

(mdk/lia)