Wakapolda Sulsel terima laporan banyak polisi diduga tidak netral di Pilkada
Wakapolda Sulsel Brigjen Polisi Risyapuddin Nursin menerima banyak laporan mengenai polisi yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada. Anggota Polri yang dilaporkan itu mulai berpangkat brigadir hingga perwira menengah.
Wakapolda Sulsel Brigjen Polisi Risyapuddin Nursin menerima banyak laporan mengenai polisi yang terindikasi tidak netral dalam Pilkada. Anggota Polri yang dilaporkan itu mulai berpangkat brigadir hingga perwira menengah.
"Anggota Polri tidak boleh tidak netral. Netral itu harga mati. Tapi hingga kini memang
ada banyak laporan yang masuk dari masyarakat melalui pesan WhatsApp mengenai adanya anggota Polri yang tidak netral dari brigadir hingga perwira, pamen," jelas Risyapuddin kepada wartawan saat ditemui di kantor KPU Makassar, Selasa (26/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hanya saja, kata Wakapolda Sulsel, laporan-laporan itu kini masih dalam lidik Propam untuk melihat sejauh mana keterlibatan yang didugakan terhadap anggota Polri yang dimaksud, sehingga belum ada penindakan hingga kini.
Risyapuddin belum bersedia menyebut jumlah anggota Polri di wilayah Sulsel yang dilaporkan tidak netral itu, meski diakui ada banyak.
Personel Kepolisian telah disebar untuk melakukan pengamanan. Para personel BKO telah digerakkan ke lokasi sejak 24 Juni lalu. Termasuk BKO dari Mabes Polri.
"Ada lima SSK personel Brimob dari Mabes Polri yang di-BKO ke sini. Masing-masing tiga SSK ditempatkan di Makassar dan 2 SSK di Palopo. Mereka juga siap dimobilisasi jika eskalasi meninggi di daerah-daerah tertentu," kata Risyapuddin.
Baca juga:
Hari ini, Pilkada Serentak digelar di 171 daerah
Doa dari Gus dan Lora se-Jatim untuk Gus Ipul-Mbak Puti
Gelar doa bersama, Risma dan Puti siap perjuangkan pendidikan gratis
PDI Perjuangan Trenggalek optimis menangkan Pilgub Jatim bermartabat dan berbudaya
Jelang coblosan, Barisan Soekarno minta masyarakat tak takut laporkan politik uang