Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Indonesia termasuk negara yang dinilai memiliki resiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tinggi, terutama yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, korupsi, kejahatan perbankan, dan perpajakan. Hal itu mengacu pada Mutual Evaluation Report Financial Action Task Force (FATF) tahun 2023.

Selain itu, Indonesia juga di hadapkan dalam risiko pendanaan terorisme yang cukup tinggi, mengingat organisasi teroris dan pendukungnya cukup aktif di Indonesia. 

“Indonesia menjadi titik transit bagi dana, senjata dan perjuangan yang berpindah dari zona konflik lain, misalnya Suriah ke Asia Tenggara,” kata Wakapolri, Agus Andrianto melalui akun Youtube PPATK Indonesia, Kamis (14/12). 

Melihat hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

“RUU Perampasan Aset akan memberikan efek jera bagi terpidana korupsi karena ada mekanisme pengembalian kerugian negara,” tegas Agus.

Lebih lanjut, kata Agus, penangkapan pelaku tindak pidana juga perlu ditingkatkan beserta menghilangkan manfaat yang mereka dapatkan.

“Sehingga ke depan tidak ada lagi yang coba-coba ataupun lolos memiliki kehidupan yang baik dengan cara yang tidak sah,” lanjutnya.

Agus mengungkapkan, ancaman pendanaan teroris terkait kelompok tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri dalam bentuk sumbangan iuran keanggotaan kelompok teroris dan penyalahgunaan nonprofit organisasi.

Sekedar informasi, Indonesia secara resmi telah diumumkan oleh Presiden FATF sebagai anggota penuh FATF ke-40 pada plannery meeting FATF di Paris, Prancis pada tanggal 27 Oktober 2023.

“Keanggotaan ini akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri,” pungkas Agus.