Wali Kota Semarang akui terima duit Rp 300 juta dari Damayanti
Hendrar mengaku uang tersebut diterima untuk biaya kampanye pemenangan pilkada di Semarang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menggelar sidang untuk kasus korupsi dengan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti. Salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
Dalam persidangan itu, Hendrar mengaku menerima uang sumbangan dana Pilkada senilai Rp 300 juta dari Damayanti.
"Saya dapat dana Rp 300 juta dari dia (Damayanti). Uang itu sebagai dana operasional pemenangan saya maju mencalonkan diri jadi Wali Kota Semarang," ujar Hendrar saat menjadi saksi dalam kasus suap Damayanti di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (1/8).
Dia menegaskan, dana tersebut diserahkan untuk kepentingan partai dalam pemilu kepala daerah.
"Damayanti menyerahkan bantuan untuk kepentingan partai pada pilkada, itu terjadi pada bulan November 2015," beber Hendrar.
Lebih jauh Hendrar mengungkapkan, penyerahan uang sebesar Rp 300 juta itu dilakukan di Novotel Semarang pada bulan November 2015. Sebelum dia terpilih menjadi wali kota Semarang.
Dana Rp 300 juta itu diserahkan oleh dua orang staf Damayanti, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin melalui Farhan, staf fraksi PDIP Kota Semarang.
Awalnya Hendrar menolak dana tersebut. Namun uang itu akhirnya diterima lantaran Dessy dan Julia meyakinkan bahwa uang itu merupakan bantuan dari pengurus PDIP Pusat.
"Mereka bilang, ini ada dana bantuan dari teman-teman partai PDIP Pusat," jelasnya.
Uang itu langsung diserahkan ke Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang, dan kemudian dipakai untuk kepentingan kampanye pencalonan dirinya di pilkada. Seperti untuk kebutuhan logistik (spanduk, poster, striker) dan kebutuhan konsumsi.
"Uang Rp 300 juta itu sudah saya kembalikan ke KPK, karena saya menduga uang itu terkait kasus suap Damayanti, ya makanya saya kembalikan saja," pungkasnya.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
Baca juga:
Kasus Damayanti, proyek pelebaran jalan tidak dibahas dalam rapat
Muhidin mengelak soal kode jatah anggota DPR proyek jalan di Ambon
Suap proyek Kementerian PUPR dibahas di rapat tertutup
KPK ogah tanggapi isu bocornya OTT politisi PDIP Damayanti
Damayanti kesal saksi Alamuddin bohong soal isi pertemuan di hotel