Wapres JK Kantongi Data Masjid dan Penceramah Terpapar Radikalisme dari Kepala BIN

JK belum mengetahui lebih jauh kenapa masjid-masjid di kantor pemerintahan yang dipilih penceramah untuk menyebarkan radikalisme. Namun bisa jadi, karena kantor-kantor pemerintah selalu menyediakan masjid untuk pegawai ibadah.

2018-11-23 13:19:32

Data Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 masjid di lingkungan Kementerian BUMN terpapar paham radikalisme. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah mengantongi data 41 masjid tersebut dari Kepala BIN, Budi Gunawan.

"Saya sudah bicara dengan kepala BIN Pak Budi Gunawan tentang hal ini. Dan saya diberikan daftarnya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (23/11).

"Jadi diukur dari penceramah. Memang yang menarik karena surveinya ke masjid-masjid yang dibangun pemerintah," sambung pria akrab disapa JK itu.

Dia belum mengetahui lebih jauh kenapa masjid-masjid di kantor pemerintahan yang dipilih penceramah untuk menyebarkan radikalisme. Namun bisa jadi, karena kantor-kantor pemerintah selalu menyediakan masjid untuk pegawai ibadah.

"Untuk jelasnya pula kenapa masjid itu ada di kantor pemerintah, karena hari Jumat hari ibadah kita kerja. Kalau tidak ada masjid kan di mana orang ibadah pada saat masih kerja. Itu sebabnya," kata JK.

JK mengaku lupa 41 masjid yang disebutkan Kepala BIN. Dia pastikan datanya sudah diterima.

"Ya ada. Tapi saya lupa," kata JK

Pendekatan dengan Para Ustad

JK mengatakan, pemerintah akan mengadakan pendekatan kepada para ustad terkait penemuan BIN tersebut. Menurut dia, pendekatan itu dinilai dapat mencegah paham radikalisme ke masjid seperti temuan BIN.

"Ya tentu ada saja masalahnya. Tapi kita luruskan kita pendekatan pada ustad-ustadnya untuk bertemu dan ada satu cara untuk Islam yang wasatiyah yang menengah," kata JK.

Kemudian kata dia, salah satu caranya agar tidak terpapar radikalisme yaitu butuh pendekatan serta memberikan batasan-batasan. Seperti membuat kurikulum.

Lalu pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) pun akan membuat kurikulum dan juga penilaian penceramah. Membuat kurikulum tersebut, kata JK, bukan bermaksud untuk memberikan batasan kepada penceramah.

Apalagi, kata dia, disaat tahun politik saat ini mengkeritik dan memberikan saran sulit dibedakan. Tidak hanya itu, JK yang juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengumpulkan masjid-masjid yang diduga BIN terpapar paham radikalisme.

"Orang mengkritik padahal dia ngomong amar maruf nahi munkar dikira mengkritik pemerintah. salah juga. karena itu rapat sebentar dewan masjid antara lain bagaimana sampai ke bawah diberikan suatu batasan-batasan jangan membikin hoaks, bicara tanpa data, apa sebagainya," kata JK.

Seperti diketahui, BIN mengatakan ada temuan 41 masjid di lingkungan Kementerian dan BUMN terpapar paham radikalisme. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto meluruskan, bukan masjid yang radikal melainkan penceramah.

BIN menggolongkan ceramah radikal bermuatan intoleransi, ujaran kebencian, mengkafir-kafirkan, dan melawan ideologi Pancasila. Hasil temuan BIN, dari 41 masjid yang terpapar, sekurangnya ada 50 orang penceramah radikal.

"Penceramah kontennya kita tidak ingin ada intoleransi lah, kemudian ujaran kebencian ujaran takfiri mengkafirkan orang lain dan juga membawa semangat radikal dan juga terkait dengan masalah ideologi Pancasila," jelas Wawan dalam konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11).

Baca juga:
MPR Soal Penceramah & Masjid Terpapar Radikalisme: BIN Jangan Tambah Kekeruhan!
Fadli Nilai Pengumuman BIN soal Masjid Terpapar Radikal Bikin Kegaduhan Baru
Saran Romahurmuziy untuk Guru Agama Islam Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar
Fahri Hamzah Kritik BIN Tak Usah Jumpa Pers, Cukup Laporkan ke Presiden
PKS Nilai Pernyataan BIN Soal Penceramah Radikal Timbulkan Saling Curiga
BIN Benarkan BNPT: 39 Persen Mahasiswa di Tujuh Kampus Negeri Simpati Radikalisme

(mdk/lia)