Wapres JK Sebut Kebocoran Diketahui karena Banyaknya Pengawasan di RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya JK menjelaskan dalam sistem pemerintahan, Indonesia paling banyak memiliki pengawasan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya JK menjelaskan dalam sistem pemerintahan, Indonesia paling banyak memiliki pengawasan.
Mulai dari BPKP, BPK, Polisi, Jaksa, KPK hingga LSM. Akibat banyaknya pengawasan terjadinya kebocoran pun diketahui.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
"Jadi pemerintah ini sistem ini diawasi berkali-kali. Kalau banyak yang bocor, seperti sekarang tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan. Sehingga banyak diketahui," kata JK di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3).
JK sependapat pemeriksaan sangat penting tetapi lebih penting pencegahan. Sebab kata JK, tanpa pencegahan sistem akan sulit dijalankan. Sama halnya dengan mengawasi anggaran di Indonesia.
JK menjelaskan anggaran di Indonesia setiap 10 tahun selalu naik dua kali lipat. Mulai tahun 2010, Rp 1200 triliun, setelah itu Rp 2200 triliun. Kemudian tahun depan direncanakan akan Rp 2300 triliun-Rp 2400 triliun. Ditambah kata JK, Kementerian dan lembaga makin berkembang.
Menurutnya, saat ini hampir ada 100 kementerian dan lembaga baik yang besar dan kecil di Indonesia. Daerah yang diawasi pun kata JK meningkat. Dari 300 pada 15 tahun yang lalu, menjadi lebih dari 500 kabupaten, kota, provinsi saat ini.
Hingga jalur anggarannya makin berkembang. Dulu kata JK hanya sampai kabupaten, sekarang sampai ke desa.
"Jadi artinya aliran lembaganya makin besar, dananya makin besar, dan juga yang mendapat anggaran makin banyak. Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas," kata JK.
Karena itu, kata JK, lembaga pengawasan atau institusi pengawasan APIP harus bekerja lebih luas, yaitu dengan cara mempergunakan teknologi yang sedang berkembang.
"Sehingga para pengawas, bukan hanya mengawasi tetapi mengawasi secara akuntabiliti forensik. Itu juga lebih detail lagi," ungkap JK.
(mdk/dan)