Wapres Jusuf Kalla Akui Dana Riset di Indonesia Masih Rendah
Wapres menjelaskan anggaran riset masuk dalam pos belanja sektor pendidikan yang diberikan untuk beberapa universitas dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Karena dukungan dana swasta dan perusahaan-perusahaan masih dibutuhkan untuk pengembangan riset.
Beberapa waktu lalu CEO Bukalapak, Achmad Zaky membuat pernyataan di akun twitter yang menyebut anggaran R&D atau dana riset di Indonesia masih jauh dibanding negara lain. Itu diamini Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun Wapres JK punya alasannya. Salah satunya karena kebutuhan anggaran nasional lebih besar.
"Ya benar bahwa dari segi perbandingan, mungkin kita memang lebih rendah karena begitu banyak kebutuhan nasional kita," kata Wapres JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
-
Siapa saja yang terlibat dalam pendanaan startup nasional ini? PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui entitas Corporate Venture Capital (CVC) MDI Ventures, dan juga Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), berpartisipasi dalam penandatanganan Perjanjian Partisipasi Merah Putih Fund di Jakarta, Senin (4/9).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
Wapres menjelaskan anggaran riset masuk dalam pos belanja sektor pendidikan yang diberikan untuk beberapa universitas dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Karena dukungan dana swasta dan perusahaan-perusahaan masih dibutuhkan untuk pengembangan riset. Dia mencontohkan di Jepang dan Korea. Walaupun dua negara itu memiliki lembaga riset tetapi diperkuat bantuan dari perusahaan-perusahaan.
"Jadi banyak hal yang bisa diperbaiki. Jadi bisa universitas atau lembaga riset memunculkan produk yang dapat diproduksi dengan baik atau perusahaan itu yang memulai kemudian dibantu oleh lembaga riset pemerintah. Jadi itu banyak yang terjadi seperti itu," kata JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab polemik anggaran Riset dan Pengembangan atau research & development (R&D) Indonesia. Jokowi menyebut, anggaran R&D saat ini sebesar Rp 26 triliun. "Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset kita ini sudah Rp 26 triliun," ungkap Jokowi usai bertemu CEO Bukalapak, Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2).
Menurut Jokowi, anggaran R&D tersebut terbilang besar. Namun, tidak tertutup kemungkinan anggaran itu terus ditingkatkan.
"Ke depan kita ingin mengembangkan," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, anggaran R&D sudah menyasar kementerian lembaga. Dengan harapan, penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.
"Agar arahnya itu jelas. Tembakannya tepat, sehingga inovasi negara ini bisa muncul, muncul, muncul, muncul," kata Jokowi.
Baca juga:
Utang 40 Tahun ke Jepang untuk Bangun MRT, Wapres JK Yakin Indonesia Sanggup Bayar
Bantahan Pemerintah Soal Pendapat Prabowo Unicorn Bawa Kabur Uang RI
Wapres JK Bantah Prabowo: Unicorn Justru Datangkan Modal Asing
Pulau Komodo Direvitalisasi, Wapres JK Sarankan Wisatawan Lihat Komodo di Pulau Rinca
Wapres JK Akui Ada Perjanjian Beri Lahan untuk eks Kombatan GAM